Seni Jokowi dan SBY Memilih Para Pembantunya

Gaya SBY

Gaya Jokowi berbeda dengan salah satu gaya dan seni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY adalah presiden RI pertama yang dipilih lewat pemilihan umum langsung oleh rakyat.

Kita lihat bagaimana SBY ketika memilih Panglima TNI di awal pemerintahannya pada 2004. Gaya SBY ini diperlihatkan juga oleh salah satu staf khususnya, Dino Patti Djalal.

Dalam buku berjudul Harus Bisa! - Seni Memimpin a la SBY - Catatan harian, Dino Patti Djalal antara lain mengatakan, kualitas seorang pemimpin biasanya tercermin dari kualitas tim pendampingnya.

“Untuk mencapai hasil maksimal pemimpin harus bisa memilih anggota timnya sendiri,” ujar Dino.

“Jujurnya, mungkin di sinilah letak kelemahan BUMN kita, karena direktur utama yang terpilih biasanya tidak mempunyai wewenang untuk memilih timnya sendiri,” tutur Dino.

Dino yakin, kemampuan memilih timnya adalah kunci dari sukses. Kemampuan ini juga merupakan cerminan kepemimpinan. “Hal inilah yang dihadapi SBY menjelang disumpah menjadi presiden,” kata Dino.

Ceritanya begini. Setelah SBY diumumkan menang pemilihan presiden (Pilpres) 2004 dan dipastikan menjadi presiden terpilih, ujar Dino, Presiden Megawati Soekarnoputri mengirim surat ke DPR yang mencalon KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Edriartono Sutarto yang akan pensiun. Surat itu dikirim 8 Oktober 2004, dua minggu sebelum SBY dilantik jadi presiden.

Dino memaparkan, Ryamizard selain salah satu putra terbaik TNI dan disegani, juga kolega baik SBY di TNI.

“Yang menjadi masalah bagi SBY bukanlah kompetensi atau pribadi Jenderal Ryamizard, namun masalah prosedural dan politis yang ditimbulkan dari istana presiden. Bagi SBY, jabatan panglima TNI adalah jabatan yang sangat strategis,” kata Dino.

“Jabatan menteri di kabinet bisa diatur dalam paket politik, namun jabatan panglima TNI harus murni dipilih oleh presiden sendiri, dan bukan oleh presiden yang akan lengser beberapa minggu lagi,” tutur Dino pada 2008.

Tidak sampai satu minggu setelah dilantik, pada 26 Oktober 2004, SBY menarik kembali surat Presiden Megawati mengenai pencalonan Ryamizard sebagai panglima TNI.

“Langkah ini ini mendapat tantangan dari sejumlah anggota DPR, namun Presiden SBY tidak goyah dari pendiriannya,” kata Dino.

Selanjutnya, kata Dino lagi, SBY memperpanjang masa tugas Endriartono sebagai panglima TNI selama satu tahun. Kemudian SBY mengangkat Marsekal TNI Djoko Suyanto.

Dino mau mengatakan, SBY telah mendemonstrasikan hak prerogatifnya yang tidak bisa diganggu-gugat.

“Dan Presiden membuktikan, seorang pemimpin harus selalu memilih orang-orangnya sendiri,” itu kata Dino (Kata orang lain, lain lagi.)