Seni Jokowi dan SBY Memilih Para Pembantunya

Kompas.com - 02/12/2020, 08:59 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam. ABROR/presidenri.go.idPresiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.

SETELAH Edhy Prabowo lepas dari jabatan Menteri Kelautan Perikanan muncul berbagai spekulasi, analisis, dan prediksi tentang siapa yang akan menggantikannya.

Di sini saya tidak akan menganalisis, memprediksi, atau berspekulasi. Saya memilih mencari sumber-sumber yang bisa dipakai untuk melihat gaya Presiden Joko Widodo mencari pejabat sebagai pembantunya.

Saya menemukan sumber tertulis dari masa pemerintahan Jokowi periode pertama. Sumber itu ditulis secara jenaka dalam buku berjudul Sudut Istana oleh Staf Khusus Presiden, Sukardi Rinakit.

Di bawah subjudul, Memilih Pejabat, Sukardi Rinakit mengatakan, “Kalau kita memilih staf, ukuran pertama yang jadi pertimbangan adalah daftar riwayat hidupnya.“

“Semakin panjang pengalaman, semakin berlembar-lembar kertas CV-nya, itu menunjukkan ‘kehebatan’ orang tersebut’. Meskipun kenyataannya sering tidak seperti itu,” demikian Sukardi Rinakit atau Cak Kardi.

Menurutnya, tidak demikian dengan Jokowi. Meski tidak mengabaikan CV yang bersangkutan, Jokowi punya cara lain untuk menentukan pilihan.

“Misalnya, Presiden ingin mengangkat seorang pejabat, ada dua kandidat yang sama-sama hebat, sama-sama profesional. Tidak bisa pilihan hanya didasarkan pada panjangnya daftar riwayat hidup,” tulis Cak Kardi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lalu apa yang dilakukan Jokowi? Jokowi, kata Cak Kardi, cukup mengutus seseorang untuk melihat rumah tinggal kedua kandidat tersebut.

“Kandidat yang rumahnya lebih sederhana, itulah yang dipilih Pak Jokowi,” tulis Cak Kardi.

“Tapi kalau Anda pengusaha, ukuran itu tidak berlaku. Jadi jangan khawatir,” lanjut Cak Kardi dalam buku yang ditulis pada 2018.

Inilah salah satu gaya dan seni Presiden Jokowi memilih pejabat atau pembantunya menurut salah seorang staf khusunya.

Jadi pemilihannya bukan “elek yo ben” atau “suka-suka gue”.

Sebenarnya masih banyak gaya, seni, dan improvisasi politis Jokowi memilih pembantu atau orang-orang untuk bekerjasama dalam pemerintahannya.

Seperti di awal tahun 2015 ketika mengajukan Komisaris Jenderal (waktu itu) Budi Gunawan ke DPR untuk jabatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri). DPR menyetujui tapi kemudian, dengan berbagai alasan Jokowi memilih orang lain.

Contoh lainnya yang cukup ingar bingar pula adalah penetapan calon wakil presiden menjelang pemilihan presiden tahun 2019.

Sebelum penetapan cawapres, para pegawai istana sibuk berkomunikasi dengan Mahfud MD. Beberapa jam setelahnya, setelah Jokowi bertemu dengan para pemimpin partai pendukung, Jokowi tidak memilih Mahfud MD tapi KH Maruf Amin (kini wakil presiden). Tapi soal BG dan Mahruf Amin ini akan saya tulis lebih jauh di lain kesempatan.

Ihwal BG, Mahfud MD, dan Mahruf Amin adalah seni, gaya, dan improvisasi lain dari Jokowi berkenaan dengan aksioma atau dalil “hak prerogatif presiden”.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X