Istana: Untuk Papua, Pendekatan Kesejahteraan Lebih Diutamakan Dibandingkan Keamanan

Kompas.com - 02/12/2020, 08:03 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo sejak awal menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Menurutnya, pendekatan kesejahteraan diutamakan jika dibandingkan pendekatan keamanan.

"Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa (1/12/2020).

Selain itu, pemerintah juga membangun sektor ekonomi dengan menerapkan harga BBM satu harga untuk Papua.

Baca juga: Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Kemudian, ada pula pendekatan kesehatan dan pendidikan.

Jika sampai saat ini masih ada korban dari konflik di Papua, Moeldoko menduga ada upaya sistematis dari kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjatan untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya.

"Kalau dia sejahtera dia sudah tidak lagi punya pengaruh kepada masyarakat yang ada di sana. Sehingga pengaruh KKB itu menjadi sempit," lanjut Moeldoko.

Dia mencontohkan, gangguan itu terjadi saat pembangunan jalan dan pembakaran sekolah yang menimbulkan korban.

Baca juga: Bentangkan Bintang Kejora, 6 Orang Jadi Tersangka Makar, Polisi Temukan Selebaran Republik West Papua Nugini

Moeldoko menegaskan, negara tidak bisa diam membiarkan hal itu.

"Negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa tidak bisa diam dong. Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita ke sana dalam rangka melindungi masyarakat," jelasnya.

"Jadi jangan salah. Bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada lima kerangka baru yang akan diterapkan pemerintah dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kedua.

Baca juga: KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Menurutnya, lima kerangka itu akan diterapkan dalam upaya menuju percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan wilayah Papua dan Papua barat ada lima hal. Yang pertama, tranformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa.

Dia menegaskan, hal itu sangat penting karena pemerintah sangat menghormati kearifan lokal.

Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Ketiga, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual untuk Papua.

Baca juga: Ratusan Akun Palsu Berbahasa Asing Muncul Mendukung Otsus Papua

Keempat, infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi.

"Yang kelima adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, saat ini sudah ada Keppres Nomor 20/2020 tertanggal 20 September 2020 sebagai dasar Otsus kedua tersebut.

Keberadaan Keppres itu bertujuan menguatkan paradigma baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

"Selain itu untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud," tambah Moeldoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X