Istana: Untuk Papua, Pendekatan Kesejahteraan Lebih Diutamakan Dibandingkan Keamanan

Kompas.com - 02/12/2020, 08:03 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa tidak bisa diam dong. Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita ke sana dalam rangka melindungi masyarakat," jelasnya.

"Jadi jangan salah. Bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada lima kerangka baru yang akan diterapkan pemerintah dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kedua.

Baca juga: KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Menurutnya, lima kerangka itu akan diterapkan dalam upaya menuju percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan wilayah Papua dan Papua barat ada lima hal. Yang pertama, tranformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa.

Dia menegaskan, hal itu sangat penting karena pemerintah sangat menghormati kearifan lokal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Ketiga, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual untuk Papua.

Baca juga: Ratusan Akun Palsu Berbahasa Asing Muncul Mendukung Otsus Papua

Keempat, infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi.

"Yang kelima adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, saat ini sudah ada Keppres Nomor 20/2020 tertanggal 20 September 2020 sebagai dasar Otsus kedua tersebut.

Keberadaan Keppres itu bertujuan menguatkan paradigma baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

"Selain itu untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud," tambah Moeldoko.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X