543.975 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Vaksinasi yang Diklaim Dimulai Sebentar Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Setelah hampir sembilan bulan pandemi, pemerintah mencatat ada 543.975 kasus Covid-19 di Tanah Air, hingga Selasa (1/12/2020).

Jumlah itu didapatkan setelah dalam 24 jam terakhir kemarin, terjadi penambahan 5.092 kasus Covid-19.

Sementara itu, ada penambahan 136 kasus kematian akibat Covid-19, sehingga total pasien meninggal dunia yaitu 17.081 orang.

Baca juga: Erick Thohir Masih Tunggu Keputusan Menkes Terkait Pembukaan Pendaftaran Vaksin Mandiri

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 4.361 orang. Maka, total pasien sembuh menjadi 454.879 orang.

Selama 24 jam terakhir kemarin, pemerintah memeriksa 51.232 spesimen Covid-19 dari 37.692 orang. Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 5.746.979 dari 3.865.412 orang.

Dari total 34 provinsi yang terpapar Covid-19, sebaran kasus baru pada Selasa terjadi di 32 provinsi.

Tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 1.058 kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat 878 kasus, Jawa Tengah 730 kasus, Jawa Timur 430 kasus, dan Kalimantan Tengah 190 kasus.

Baca juga: Pemerintah Larang Swasta Impor Vaksin Covid-19

Selama sepekan lalu, Indonesia tiga kali mencatat rekor penambahan kasus harian. Pertama, pada 25 November tercatat penambahan 5.534 kasus baru Covid-19.

Dua hari kemudian, pada Jumat (27/11/2020), tercatat penambahan 5.828 kasus baru Covid-19. Berikutnya, pada Minggu (29/11/2020), terjadi penambahan 6.267 kasus baru Covid-19.

Persiapan vaksin: uji klinis dan pembiayaan

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan pemerintah sudah siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung program vaksinasi massal, mulai dari logistik hingga SDM.

"Persiapan untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik," kata Wiku saat menjawab pertanyaan media di Kantor Presiden, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Namun, jadwal vaksinasi Covid-19 bergantung pada hasil uji klinis tahap ketiga dan kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia mengatakan, pemerintah berharap vaksinasi bisa dimulai sesuai rencana yakni di akhir Desember atau Januari 2021.

Pemerintah memang sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19.

Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi.

Baca juga: Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

"Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain," kata Subuh, Selasa.

Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021. Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.

Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi.

"Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021," kata dia.

Baca juga: Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri. Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu," ucap Subuh.

"Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember," ujar dia.

Bukan berarti bebas masker

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan, keberadaan vaksin Covid-19 tidak akan membuat masyarakat bebas dari penggunaan masker.

Baca juga: Menko PMK Ingatkan Vaksin Bukan Senjata Pamungkas Terhindar Covid-19

Dia menyatakan masyarakat masih harus tetap menggunakan masker meski vaksin Covid-19 sudah tersedia.

"Termasuk ketika vaksin diberikan, tidak serta-merta bisa bebas tanpa masker. Tetap harus menggunakan masker," kata Doni dikutip dari akun Youtube BNPB, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Doni menegaskan, vaksin tidak akan bisa serta merta menghentikan penyebaran Covid-19. Virus tersebut akan tetap ada dan belum diketahui sampai kapan keberadaannya.

Oleh karena itu, Doni mengingatkan semua pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Covid akan ada terus sepanjang waktu sampai kapan pun. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya (kapan selesainya Covid-19)," ujar dia.