Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Kompas.com - 01/12/2020, 21:18 WIB
Habib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). HRS beserta keluarga kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama tiga tahun. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww. MUHAMMAD IQBALHabib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). HRS beserta keluarga kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama tiga tahun. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko mengimbau masyarakat tak unjuk kekuatan untuk merespons rencana polisi memeriksa Pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab terkait peristiwa kerumunan massa beberapa waktu lalu.

Moeldoko menyebut, publik tak perlu mengeluarkan ancaman lantaran negara punya kekuatan untuk menghadapi hal itu.

"Kita imbau bersama tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu apa itu mengancam dan seterusnya. Karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

"Jadi tidak perlu itu karena negara juga tidak ingin menghadapi situasi seperti itu," tuturnya.

Moeldoko mengatakan, pihaknya ingin kondisi di Indonesia tetap aman dan tentram. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang stabil dan menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta publik menyerahkan ihwal pemeriksaan Rizieq kepada pihak kepolisian.

"Jadi saya imbau teman-teman saya untuk tidak perlu turun. Sudah serahkan saja kepada aparat kepolisian, penegak hukum untuk bisa menyelesaikan ini," ujarnya.

Baca juga: Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Moeldoko pun menegaskan, tak ada upaya negara untuk mengkriminalisasi ulama terkait rencana pemeriksaan Rizieq ini.

Ia menegaskan, di Indonesia tidak ada orang yang kebal hukum. Siapa pun yang dinyatakan pihak kepolisian bertanggung jawab atas sebuah peristiwa, maka ia harus menjalani proses hukum.

"Maka di situ tidak ada pandang bulu, perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, saya mengimbau semuanya paham tentang itu," ujar Moeldoko.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X