Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/12/2020, 17:04 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19.

Menurut Subuh, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.

"Roadmap itu sendiri sedang digodok. Setiap minggu dilakukan rapat bagaimana kita membuat suatu roadmap pembiayaan terhadap mandiri maupun subsidi," kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk "Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan", Selasa, (1/12/2020).

Baca juga: Satgas: Ketika Vaksin Covid-19 Diberikan, Tidak Serta-merta Bebas Tanpa Masker

Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi.

"Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain," kata Subuh.

Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021.

Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.

Baca juga: Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi.

"Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021," kata dia.

Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri.

Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu," ucap Subuh.

"Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember," ujar dia.

Baca juga: Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang.

"Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com