Mendagri ke Kepala Daerah: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Membunuh

Kompas.com - 01/12/2020, 07:11 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah yang membiarkan kerumunan sama saja dengan membiarkan masyarakat saling membunuh.

Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah proaktif guna mencegah kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

“Membiarkan kerumunan yang berpotensi penularan sama saja dengan membiarkan rakyat saling membunuh. Bukan dengan senjata, tapi saling menularkan virus yang membahayakan,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Utama Cegah Penularan Covid-19 yaitu Hindari Kerumunan

Dia pun meminta kepala daerah menindak tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan setelah diberikan peringatan.

Tidak hanya itu, Tito juga meminta agar para kepala daerah terus fokus kepada testing secara lebih agresif, tracing contact untuk membendung klaster penularan, dan treatment.

“Serta meningkatkan sistem kesehatan seperti tempat karantina dan rumah sakit berikut sarana-prasarana dan obatnya,” tegas Tito.

Khusus untuk para penjabat sementara (Pjs) dan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, Tito meminta mereka selama Pilkada menggunakan kewenangannya untuk fokus pada pengendalian Covid-19.

Baca juga: Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk aktif mencari terobosan agar ekonomi di daerahnya tetap bertahan tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat dari penularan Covid-19.

“Itu semua memerlukan leadership yang visioner, kreatif dan tegas,” tambah Tito.

Sementara itu, hampir sembilan bulan Covid-19 berlangsung di Indonesia, tetapi belum ada tanda-tanda penularan virus corona berkurang.

Baca juga: Mendagri: Pandemi Covid-19 Memburuk, Perlu Langkah Cepat Kepala Daerah

Hingga saat ini, Senin (30/11/2020), pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Data pada Senin pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 4.617 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 538.883 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Selain itu, terdapat 450.518 orang yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 16.945 orang meninggal dunia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X