Mendagri ke Kepala Daerah: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Membunuh

Kompas.com - 01/12/2020, 07:11 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah yang membiarkan kerumunan sama saja dengan membiarkan masyarakat saling membunuh.

Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah proaktif guna mencegah kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

“Membiarkan kerumunan yang berpotensi penularan sama saja dengan membiarkan rakyat saling membunuh. Bukan dengan senjata, tapi saling menularkan virus yang membahayakan,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Utama Cegah Penularan Covid-19 yaitu Hindari Kerumunan

Dia pun meminta kepala daerah menindak tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan setelah diberikan peringatan.

Tidak hanya itu, Tito juga meminta agar para kepala daerah terus fokus kepada testing secara lebih agresif, tracing contact untuk membendung klaster penularan, dan treatment.

“Serta meningkatkan sistem kesehatan seperti tempat karantina dan rumah sakit berikut sarana-prasarana dan obatnya,” tegas Tito.

Khusus untuk para penjabat sementara (Pjs) dan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, Tito meminta mereka selama Pilkada menggunakan kewenangannya untuk fokus pada pengendalian Covid-19.

Baca juga: Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk aktif mencari terobosan agar ekonomi di daerahnya tetap bertahan tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat dari penularan Covid-19.

“Itu semua memerlukan leadership yang visioner, kreatif dan tegas,” tambah Tito.

Sementara itu, hampir sembilan bulan Covid-19 berlangsung di Indonesia, tetapi belum ada tanda-tanda penularan virus corona berkurang.

Baca juga: Mendagri: Pandemi Covid-19 Memburuk, Perlu Langkah Cepat Kepala Daerah

Hingga saat ini, Senin (30/11/2020), pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Data pada Senin pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 4.617 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 538.883 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Selain itu, terdapat 450.518 orang yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 16.945 orang meninggal dunia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X