Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Kompas.com - 30/11/2020, 21:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, idealnya ada satu regulasi yang membuat penanganan pandemi setara untuk seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan kepala daerah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

"Ya mengingatkan itu harus, itu kewajiban. Tetapi harus ada satu regulasi yang bisa membuat penanganan pandemi itu setara di semua daerah," ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/11/2020).

"Setidaknya, harus ditekankan melakukan tracing, testing dan treatment (3T). Dan ini harus ditargetkan untuk semua, bukan hanya Kemendagri saja, Kemenkes tentunya harus melakukan hal yang sama," lanjutnya.

Selain membuat regulasi yang seragam, Dicky juga menyarankan adanya target untuk menurunkan positivity rate secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Dia menegaskan, dua strategi nasional itu seharusnya diturunkan hingga ke daerah.

Baca juga: Jokowi Soroti Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng, Dinkes Sebut Ada Kekeliruan Dobel Data

Dicky menilai, selama hampir sembilan bulan penanganan pandemi Covid-19 penerapan kedua strategi di atas belum maksimal.

"Daerah terkesan jalan sendiri sebab tak ada panduan yang memaksa. Panduan itu harus memaksa. Kenapa? Karena ini situasi sudah serius dan tak tak bisa lagi sekedar imbauan dan ingatkan," tegas Dicky.

Dia mencontohkan sejumlah upaya pemerintah di masa lalu dalam penanganan polio, stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak yang selalu merujuk kepada target.

Karenanya, dalam menangani Covid-19 saat ini pun perlu ditegaskan target serupa.

"Komitmen saja tak cukup, harus dilakukan. Jangan lupa perlu ada keterbukaan dari pemerintah," tutur Dicky.

"Keterbukaan dan transparansi itu harus dicontohkan oleh pejabat kita kepada publik," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Pengendalian pandemi tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga ekonomi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com