Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Kompas.com - 30/11/2020, 21:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, idealnya ada satu regulasi yang membuat penanganan pandemi setara untuk seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan kepala daerah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

"Ya mengingatkan itu harus, itu kewajiban. Tetapi harus ada satu regulasi yang bisa membuat penanganan pandemi itu setara di semua daerah," ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/11/2020).

"Setidaknya, harus ditekankan melakukan tracing, testing dan treatment (3T). Dan ini harus ditargetkan untuk semua, bukan hanya Kemendagri saja, Kemenkes tentunya harus melakukan hal yang sama," lanjutnya.

Selain membuat regulasi yang seragam, Dicky juga menyarankan adanya target untuk menurunkan positivity rate secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Dia menegaskan, dua strategi nasional itu seharusnya diturunkan hingga ke daerah.

Baca juga: Jokowi Soroti Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng, Dinkes Sebut Ada Kekeliruan Dobel Data

Dicky menilai, selama hampir sembilan bulan penanganan pandemi Covid-19 penerapan kedua strategi di atas belum maksimal.

"Daerah terkesan jalan sendiri sebab tak ada panduan yang memaksa. Panduan itu harus memaksa. Kenapa? Karena ini situasi sudah serius dan tak tak bisa lagi sekedar imbauan dan ingatkan," tegas Dicky.

Dia mencontohkan sejumlah upaya pemerintah di masa lalu dalam penanganan polio, stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak yang selalu merujuk kepada target.

Karenanya, dalam menangani Covid-19 saat ini pun perlu ditegaskan target serupa.

"Komitmen saja tak cukup, harus dilakukan. Jangan lupa perlu ada keterbukaan dari pemerintah," tutur Dicky.

"Keterbukaan dan transparansi itu harus dicontohkan oleh pejabat kita kepada publik," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Pengendalian pandemi tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga ekonomi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com