KPAI Sarankan Pembelajaran Tatap Muka Hanya untuk Mata Pelajaran yang Sulit

Kompas.com - 30/11/2020, 13:25 WIB
Belajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARBelajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti menyarankan, sebaiknya pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi hanya diperuntukkan bagi mata pelajaran yang sulit dan mengharuskan siswa untuk bertemu.

" Pembelajaran tatap muka harusnya untuk materi yang sulit, bahkan yang sangat sulit, yang memang harus ketemu, yang memang harus dialog. Berarti harus disisir dulu materi itu," kata Retno dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertajuk "Hasil Pengawasan Penyiapan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi" Senin (30/11/2020).

Untuk itu, KPAI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dinas Pendidikan daerah memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi yang akan diberikan saat PTM dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut dia, pembelajaran tatap muka juga bukan berarti mengharuskan semua siswa masuk setiap harinya.

Baca juga: KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

Melainkan, kata Retno, merupakan campuran antara metode PTM dengan PJJ. Ia mengatakan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebenarnya bermaksud bahwa PTM tidak diwajibkan, yang artinya masih akan ada pembelajaran daring atau PJJ.

Oleh sebab itu, ia mendorong pihak-pihak terkait agar memilih materi pelajaran yang cocok digunakan antara PTM dengan PJJ.

"Kalau materi mudah, dan materi sedang, kan bisa belajar sendiri di rumah. Karena kan cuma separuh saja yang masuk ke sekolah, artinya anak-anak itu akan ada yang PJJ dan akan ada yang PTM," jelasnya.

Ia menambahkan, jika PTM diberlakukan pun seharusnya pihak sekolah tidak lagi memberikan tugas pada murid, melainkan pelatihan.

Misalnya, sebut dia, materi pelatihan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada kasus ini, siswa dipersilakan masuk.

"Karena memang, misalnya pelatihan bengkel di SMK, ya harus masuk, karena memang bengkelnya tidak bisa dibawa ke rumah. Ada banyak praktik yang tidak bisa pakai PJJ. Ini yang penting disiapkan pada kalau memang pemerintah mau membuka pada 2021," ucapnya.

Retno juga mengakui bahwa hingga kini masih banyak manajemen sekolah yang belum mengetahui seperti apa konsep pembelajaran tatap muka jika diberlakukan pada Januari 2021.

Untuk itu, terkait materi PTM, KPAI menyarankan agar materi yang diajarkan adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung.

Baca juga: KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka yang kembali akan dilakukan pada 2021 sifatnya bukan kewajiban.

Menurutnya, kebijakan kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan atas keputusan tiga pihak.

"Sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan. Diperbolehkan dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah," ujar Nadiem dalam konferensi persnya secara daring (20/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X