KPAI Sarankan Pembelajaran Tatap Muka Hanya untuk Mata Pelajaran yang Sulit

Kompas.com - 30/11/2020, 13:25 WIB
Belajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARBelajar tatap muka di Kota Banjarmasin dimulai, Senin (16/11/2020). Sebelum masuk ke kelas siswa dikumpulkan dilapangan untuk mencuci tangan dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti menyarankan, sebaiknya pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi hanya diperuntukkan bagi mata pelajaran yang sulit dan mengharuskan siswa untuk bertemu.

" Pembelajaran tatap muka harusnya untuk materi yang sulit, bahkan yang sangat sulit, yang memang harus ketemu, yang memang harus dialog. Berarti harus disisir dulu materi itu," kata Retno dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertajuk "Hasil Pengawasan Penyiapan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi" Senin (30/11/2020).

Untuk itu, KPAI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dinas Pendidikan daerah memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi yang akan diberikan saat PTM dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut dia, pembelajaran tatap muka juga bukan berarti mengharuskan semua siswa masuk setiap harinya.

Baca juga: KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

Melainkan, kata Retno, merupakan campuran antara metode PTM dengan PJJ. Ia mengatakan,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebenarnya bermaksud bahwa PTM tidak diwajibkan, yang artinya masih akan ada pembelajaran daring atau PJJ.

Oleh sebab itu, ia mendorong pihak-pihak terkait agar memilih materi pelajaran yang cocok digunakan antara PTM dengan PJJ.

"Kalau materi mudah, dan materi sedang, kan bisa belajar sendiri di rumah. Karena kan cuma separuh saja yang masuk ke sekolah, artinya anak-anak itu akan ada yang PJJ dan akan ada yang PTM," jelasnya.

Ia menambahkan, jika PTM diberlakukan pun seharusnya pihak sekolah tidak lagi memberikan tugas pada murid, melainkan pelatihan.

Misalnya, sebut dia, materi pelatihan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada kasus ini, siswa dipersilakan masuk.

"Karena memang, misalnya pelatihan bengkel di SMK, ya harus masuk, karena memang bengkelnya tidak bisa dibawa ke rumah. Ada banyak praktik yang tidak bisa pakai PJJ. Ini yang penting disiapkan pada kalau memang pemerintah mau membuka pada 2021," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X