KPU: Jika Disiplin, Insya Allah Penularan Covid-19 di Pilkada Bisa Kita Hindari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi masif ke masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberi suara di Pilkada 2020

Hal itu ia ungkapkan merespon pecahnya rekor kasus harian Covid-19 sementara masih ada pihak yang khawatir dengan pelaksanaan pilkada bisa menimbulkan penambah kasus.

"KPU sudah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar ketika datang ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan yang kami terapkan di TPS," kata Ilham kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Ilham mengatakan, sosialisasi itu dilakukan melalui semua lini yang bisa menjangkau masyarakat.

Baca juga: Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pilkada Tinggi, Bawaslu Beri Sanksi Tegas ke Paslon Kepala Daerah

Bahkan, lanjut dia, KPU sudah memiliki relawan demokrasi yang menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di tingkat komunitas.

"Jika disiplin InsyaAllah bisa kita hindari (penularan)," ujar dia.

Diketahui, penularan Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari terus bertambahnya masyarakat yang terinfeksi virus ini.

Bahkan, pada Minggu (29/11/2020), Indonesia mencatatkan rekor penambahan harian kasus positif Covid-19.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bertambah 6.267 kasus Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam, yakni selama 28 hingga 29 November.

Baca juga: Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Dengan demikian, sampai saat ini tercatat ada 534.266 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Angka tersebut merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan catatan Kompas.com, rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada 27 November dengan 5.828 kasus.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor sudah merekomendasikan agar pelaksanaan pilkada ditunda.

Ia pun mengungkap beberapa alasan yang membuat lembaganya merekomendasikan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni karena pelaksanaan Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan.

"Akibat terabaikan aspek-aspek keselamatan manusia yang juga menjadi dasar utama tujuan berbangsa dan bernegara," kata Firman dalam konferensi persnya, Kamis (1/10/2020).