Ini Sejumlah Jenderal Bintang Tiga yang Dinilai Berpeluang Gantikan Kapolri Idham Azis

Kompas.com - 30/11/2020, 12:15 WIB
Logo Polri museum.polri.go.idLogo Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai terdapat lima dari 13 komisaris jenderal (komjen) atau jenderal polisi berbintang tiga yang berpeluang menjadi Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis.

Diketahui, Idham akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021.

"Dari 13 komjen itu, hanya lima komjen yang mempunyai peluang besar untuk menjadi Kapolri. Selebihnya ada sejumlah kendala, misalnya faktor angkatan yang lebih senior dari Kapolri Idham dan masa dinas yang hampir pensiun, dan faktor lainnya," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Neta memerinci, nama-nama yang terkendala angkatan yakni Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto dan Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto.

Baca juga: Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Keduanya merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987, sedangkan Idham yang merupakan angkatan 1988 adalah junior mereka.

Kemudian, komjen yang hampir pensiun antara lain Kepala BNN Komjen Heru Winarko dan Sestama Lemhannas Komjen Didid Widjanardi.

Komjen Heru akan pensiun pada 1 Desember 2020 dan Komjen Didid memasuki masa pensiun pada 14 Januari 2021.

Untuk Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Neta menuturkan, masa dinasnya pun hanya tersisa satu tahun lagi.

Sementara itu, dua jenderal lainnya belum pernah menduduki posisi sebagai Kapolda, yakni Waka BSSN Komjen Dharma Pongrekun dan Sestama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo.

Baca juga: Respons Irjen Napoleon Saat Ditanya soal Keterkaitan Kasus dengan Bursa Calon Kapolri

Ada pula nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Namun, menurut Neta, salah satu kendalanya adalah masa dinas Listyo masih cukup lama, yaitu hingga Mei 2027.

Lima nama yang berpotensi besar, menurut Neta, adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Inspektur Jenderal Kemenkumham Komjen Andap Budi Revianto.

Nama berikutnya adalah mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komjen Rycko Amelza Dahniel, yang kini menjabat sebagai Kabaintelkam.

"Muncul pertanyaan, mungkinkah terjadi mantan ajudan Presiden SBY akan menjadi Kapolri era Jokowi," ungkap Neta.

Baca juga: Ini 3 Perintah Kapolri ke Para Kapolda yang Baru Dilantik

Selanjutnya, karena Heru dan Didid pensiun bulan ini dan Januari 2021, bakal ada dua jenderal berbintang dua atau inspektur jenderal (irjen) yang berpotensi naik pangkat menjadi komjen sehingga turut memiliki peluang menjadi Kapolri.

Menurut Neta, sejumlah jenderal berbintang dua yang berpotensi mengisi dua jabatan itu antara lain Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri, Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendy, dan Koorsahli Kapolri Irjen Nana Sudjana.

Nana sebelumnya dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Meski begitu, Neta menilai Nana tetap memiliki peluang masuk dalam bursa calon Kapolri.

"Betul Nana masuk, mengingat yang bersangkutan sangat dekat dengan Jokowi dan sebelumnya disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Idham. Kita lihat saja perkembangannya ke depan," tutur Neta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X