Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Arsul meyakini, kerja sama antara TNI dan Polri bisa mengakhiri eksistensi kelompok teroris di wilayah tersebut.

"Kami di DPR memahami bahwa kawasan-kawasan yang dipergunakan oleh mereka untuk bersembunyi merupakan kawasan hutan yang masih lebat, daerah pegunungan yang naik turunnya menyulitkan," kata Arsul.

"Namun dengan kolaborasi Polri-TNI yang ditingkatkan terus, maka akan bisa dituntaskan," imbuh Arsul.

Baca juga: Satu Keluarga di Sigi Dibunuh, Warga Sekitar Lari ke Hutan

Tidak manusiawi

Sementara itu, Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil mengutuk aksi keji ini.

Koalisi menyebut kasus ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan teror di masyarakat.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Muhammad Isnur mendesak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil tindakan cepat, agar peristiwa itu tidak digunakan oleh sekelompok orang untuk memainkan isu SARA dan memecah belah masyarakat.

Menurut Isnur, penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelaku akan meminimalisasi potensi provokasi dan kekerasan lanjutan di wilayah Sulawesi Tengah atau di wilayah lain di Indonesia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan propaganda atau siar kebencian tentang kekerasan dapat dikendalikan.

Terutama, ketika terjadinya upaya individu atau kelompok untuk menebarkan kekerasan dengan tujuan penyebaran kebencian, permusuhan, atau diskriminasi berbasis SARA.

Ia juga menekankan, kesimpangsiuran berita terhadap situasi harus segera diatasi oleh pemerintah dengan memberikan informasi dan data obyektif.

"Mendesak agar pemerintah segera memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, memastikan ratusan warga lain yang mengungsi diberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kebutuhan semetara selama di pengungsian," ucap Isnur.

Adapun Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil ini terdiri dari Human Rights Watch Group (HRWG), YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta dan Institute Titian Perdamaian.