Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Kompas.com - 29/11/2020, 14:52 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan urgensi reformasi birokrasi. Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 sudah semestinya dimanfaatkan untuk melakukan perubahan struktural serta menyederhanakan regulasi yang rumit dan menghambat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/11/2020).

"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," kata Jokowi. 

Baca juga: Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Jokowi mengatakan, kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselon yang panjang mesti dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Kemudian, prosedur standar operasional (SOP) yang berbelit-belit dan kaku harus diringkas menjadi fleksibel serta berorientasi pada hasil.

Jokowi menyebut, pandemi Covid-19 memang mengakibatkan kesulitan dan keterbatasan. Namun, ia berharap hal itu tak jadi penghalang seluruh pihak bekerja dengan sigap dan cepat.

Justru, menurutnya, situasi pandemi memberikan momentum kepada banyak pihak untuk berubah dari cara-cara biasa menjadi luar biasa.

Baca juga: Jokowi Minta Lulusan IPDN Jadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi

 

Momen bekerja dari rumah (work from home) seharusnya dapat mempercepat transformasi digital dan menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif serta terampil dalam memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

Oleh karenanya, Jokowi meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) melakukan penyesuaian kompetensi terkait hal ini.

"Mindset-nya harus goal oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan kepada yang trampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan serta berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

 

Jokowi juga mengingatkan bahwa ASN wajib menjalankan tugas kebangsaan. Menurut dia, ASN di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pelosok desa maupun perbatasan negara merupakan simpul pemersatu bangsa.

ASN harus mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada NKRI, menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, serta toleransi dan kerukunan.

Jokowi menambahkan, ASN di seluruh penjuru Tanah Air harus bekerja memotori pembangunan terutama di daerah pinggiran dan terpencil, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, serta memberikan teladan.

"Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang kita lakukan, memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan indonesia maju yang kita cita-citakan," ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X