KILAS

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Kompas.com - 28/11/2020, 21:44 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Jeda Untuk Iklim melakukan aksi unjuk rasa terkait perlindungan iklim yang berkelanjutan di Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020). Pawai Iklim yang berlangsung serentak di 4 kota di Indonesia ini meminta agar pemerintah dan para pemimpin industri untuk bertanggung jawab dan melakukan tindakan nyata dalam penyelamatan iklim salah satunya dengan meminta agar berhenti mendanai industri bahan bakar fosil yang mematikan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis yang tergabung dalam Jeda Untuk Iklim melakukan aksi unjuk rasa terkait perlindungan iklim yang berkelanjutan di Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020). Pawai Iklim yang berlangsung serentak di 4 kota di Indonesia ini meminta agar pemerintah dan para pemimpin industri untuk bertanggung jawab dan melakukan tindakan nyata dalam penyelamatan iklim salah satunya dengan meminta agar berhenti mendanai industri bahan bakar fosil yang mematikan.

KOMPAS.com – Sebuah kolektif anak muda lintas komunitas menggelar pawai iklim serentak di empat kota, yaitu Jakarta, Serang, Bandung, dan Makassar, dalam rangka aksi “Asia Climate Rally”, Jumat (27/11/2020).

Juru bicara Pawai Iklim Salsabila mengatakan, aksi ini digelar mengingat banyak negara Asia yang bernasib sama, terutama dalam hal ekologi di mana pemerintah belum berusaha mengatasi krisis iklim dengan serius.

Dia mencontohkan, Filipina baru saja memiliki Undang-Undang (UU) Antiteror yang berpotensi mengkriminalisasi pejuang lingkungan, Indonesia baru disahkan omnibus law yang kontroversial, dan banyak kebijakan serupa di negara-negara Asia lainnya.

“Jadi itu yang mendorong pemuda-pemudi di Asia membentuk acara “Asia Climate Rally”,” ungkapnya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Pada saat yang sama, aksi serupa pun digelar anak muda dari Malaysia, Filipina, India, Nepal, Pakistan, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura.

Salsabila menambahkan, aksi di Indonesia juga dilatari atas langkah pemerintah yang meloloskan banyak kebijakan atau UU yang tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan, misalnya UU Minerba dan UU Ciptakerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Itu dilakukan secara diam-diam dan tidak dilakukan konsultasi dulu kepada masyarakat. Kami sebagai rakyat merasa dikhianati karena istilahnya kita dibunuh dalam tidur,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kolektif ini menggelar aksi meski di tengah pandemi. Walau begitu, Salsabila menegaskan aksi ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

Lebih lanjut, Salsabila menjelaskan, aksi ini memiliki enam tuntutan utama. Pertama, menuntut pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim.

Baca juga: Hutan Amazon Terancam Jadi Sabana Kering karena Krisis Iklim

“Kita tidak bisa mengatasi krisis tersebut tanpa mengenali krisis tersebut adalah krisis yang darurat, yang harus segera diatasi. Kita belum panik ini, kita masih biasa-biasa aja, padahal krisis sudah terjadi di depan mata,” jelasnya.

Kedua, aksi ini meminta pemerintah meningkatkan ambisi Nationally Determined Contribution (NDC) dengan mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.

“Kemudian, kami meminta pemerintah untuk menghentikan investasi di sektor industri energi kotor, misalnya batu bara,” tuturnya.

Salsabila mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan batu bara terbesar. Padahal, negara lain, seperti China atau Filipina memiliki sumber batu bara besar tapi tidak mengeksploitasinya besar-besaran.

Keempat, aksi ini menuntut pemerintah menerapkan investasi berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sehat pasca pandemi Covid-19.

Perempuan yang bergiat di komunitas Jaga Rimba ini menerangkan, salah satu investasi di sektor ekonomi berkelanjutan adalah dengan memastikan keadilan untuk seluruh masyarakat.

“Sebab, masyarakat adat adalah garda terdepan yang menjaga kekayaan bumi. Mirisnya, hutan adat atau wilayah adat semuanya dirampas habis-habisan,” ujarnya.

Baca juga: Survei: 90 Persen Anak Muda Indonesia Khawatirkan Dampak Krisis Iklim

Itulah mengapa, lanjut Salsabila, investasi tidak melulu dengan uang yang besar, tapi juga memberikan hutan adat untuk diolah sebagaimana budaya yang diturunkan oleh leluhurnya.

Untuk tuntutan kelima, aksi ini meminta negara bertanggung jawab atas penegakan hak asasi manusia dan lingkungan, termasuk wajib mendukung keadilan iklim untuk semua rakyat termasuk masyarakat adat.

“Terakhir, aksi ini menuntut pemerintah mencabut seluruh kebijakan yang merusak lingkungan, seperti yang disinggung tadi, omnibus law, UU Minerba, dan turunannya,” lanjutnya.

Salsabila menjelaskan, kebijakan tersebut tidak konstitusional dan secara substantif pasal-pasalnya banyak yang berdampak buruk pada lingkungan.

Baca juga: Lewat Sepatu, Extinction Rebellion Tuntut Indonesia Merdeka dari Krisis Iklim

“Kebijakan tersebut, misalnya menjauhkan partisipasi publik dalam pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Itu dari segelintir pasal yang berdampak buruk,” tegasnya.

Pawai Iklim di Jakarta

Lebih lanjut, Salsabila menerangkan aksi di Jakarta digelar secara damai dengan model long march dari Balai Kota Jakarta ke depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di sana, pawai iklim diwarnai dengan aksi teatrikal di mana orang berkostum Joker membawa gerobak sampah besar diisi dengan “batu bara”, kemudian dituang di depan kantor Kementerian ESDM.

“Aksi tersebut memiliki pesan agar batu bara ini dikembalikan, kami tidak mau ini sampah, taruh saja di dalam bumi,” terangnya.

Baca juga: Pandemi Corona: Emisi Karbon Global Turun Ekstrem, Krisis Iklim Masih Mengancam

Aksi ini juga diwarnai orasi, pembacaan pusi, foto bersama. Bagi pegiat lingkungan yang tidak dapat hadir pun, pawai iklim juga digelar secara daring.

Mengingat situasi pandemi, aksi ini digelar cukup singkat dengan rute long march yang tidak terlalu jauh. Pesertanya pun tidak sebanyak aksi-aksi sebelumnya, yaitu sekitar 100 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X