Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Kompas.com - 28/11/2020, 21:44 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sebuah kolektif anak muda lintas komunitas menggelar pawai iklim serentak di empat kota, yaitu Jakarta, Serang, Bandung, dan Makassar, dalam rangka aksi “Asia Climate Rally”, Jumat (27/11/2020).

Juru bicara Pawai Iklim Salsabila mengatakan, aksi ini digelar mengingat banyak negara Asia yang bernasib sama, terutama dalam hal ekologi di mana pemerintah belum berusaha mengatasi krisis iklim dengan serius.

Dia mencontohkan, Filipina baru saja memiliki Undang-Undang (UU) Antiteror yang berpotensi mengkriminalisasi pejuang lingkungan, Indonesia baru disahkan omnibus law yang kontroversial, dan banyak kebijakan serupa di negara-negara Asia lainnya.

“Jadi itu yang mendorong pemuda-pemudi di Asia membentuk acara “Asia Climate Rally”,” ungkapnya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Pada saat yang sama, aksi serupa pun digelar anak muda dari Malaysia, Filipina, India, Nepal, Pakistan, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura.

Salsabila menambahkan, aksi di Indonesia juga dilatari atas langkah pemerintah yang meloloskan banyak kebijakan atau UU yang tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan, misalnya UU Minerba dan UU Ciptakerja.

“Itu dilakukan secara diam-diam dan tidak dilakukan konsultasi dulu kepada masyarakat. Kami sebagai rakyat merasa dikhianati karena istilahnya kita dibunuh dalam tidur,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kolektif ini menggelar aksi meski di tengah pandemi. Walau begitu, Salsabila menegaskan aksi ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

Lebih lanjut, Salsabila menjelaskan, aksi ini memiliki enam tuntutan utama. Pertama, menuntut pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim.

Baca juga: Hutan Amazon Terancam Jadi Sabana Kering karena Krisis Iklim

“Kita tidak bisa mengatasi krisis tersebut tanpa mengenali krisis tersebut adalah krisis yang darurat, yang harus segera diatasi. Kita belum panik ini, kita masih biasa-biasa aja, padahal krisis sudah terjadi di depan mata,” jelasnya.

Kedua, aksi ini meminta pemerintah meningkatkan ambisi Nationally Determined Contribution (NDC) dengan mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.

“Kemudian, kami meminta pemerintah untuk menghentikan investasi di sektor industri energi kotor, misalnya batu bara,” tuturnya.

Salsabila mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan batu bara terbesar. Padahal, negara lain, seperti China atau Filipina memiliki sumber batu bara besar tapi tidak mengeksploitasinya besar-besaran.

Keempat, aksi ini menuntut pemerintah menerapkan investasi berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sehat pasca pandemi Covid-19.

Perempuan yang bergiat di komunitas Jaga Rimba ini menerangkan, salah satu investasi di sektor ekonomi berkelanjutan adalah dengan memastikan keadilan untuk seluruh masyarakat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com