KILAS

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Kompas.com - 28/11/2020, 21:24 WIB
Ilustrasi aplikasi Mobile JKN DOK. SHUTTERSTOCK/SHALSTOCKIlustrasi aplikasi Mobile JKN

KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada masa Covid-19.

Salah satunya melalui inovasi yang dibuat sejak Oktober 2020, yakni Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).

Sebagai informasi, Pandawa telah diuji coba pada Juni 2020. Layanan ini resmi beroperasi pada Juli 2020 dan berjalan sampai saat ini.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefudin mengatakan, Pandawa merupakan inovasi layanan yang sifatnya transisi.

Baca juga: Meski Pandemi, BPJS Kesehatan Jaksel Buka Layanan Tatap Muka dan Dorong Pandawa

Arief Syaefudin mencontohkan, Pandawa dapat digunakan oleh peserta JKN-KIS seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mengubah golongannya.

“Bisa menggunakan Pandawa karena fitur untuk mengganti golongan PNS belum tersedia di Mobile JKN,” tutur Arief saat diwawancara Kompas.com melalui Zoom, Rabu (11/11/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menggunakan fitur ini, Arief menjelaskan, peserta JKN-KIS perlu mengisi data terlebih dulu.

Setelah mengisi data, sambung Arief, pelanggan akan dihubungi oleh frontliner sesuai pelayanan atau transaksi yang dibutuhkan.

Baca juga: Persiapkan Hari Tua, Wanita Ini Jadi Peserta JKN-KIS

“Jika sudah, peserta JKN-KIS akan diminta berswafoto dan mengirim foto dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta berkas lain yang diperlukan,” jelasnya.

Menurut Arief, dengan cara tersebut, Pandawa dapat cukup efektif menggantikan transaksi tatap muka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.