Kompas.com - 28/11/2020, 21:24 WIB
Ilustrasi aplikasi Mobile JKN DOK. SHUTTERSTOCK/SHALSTOCKIlustrasi aplikasi Mobile JKN

KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada masa Covid-19.

Salah satunya melalui inovasi yang dibuat sejak Oktober 2020, yakni Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).

Sebagai informasi, Pandawa telah diuji coba pada Juni 2020. Layanan ini resmi beroperasi pada Juli 2020 dan berjalan sampai saat ini.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefudin mengatakan, Pandawa merupakan inovasi layanan yang sifatnya transisi.

Baca juga: Meski Pandemi, BPJS Kesehatan Jaksel Buka Layanan Tatap Muka dan Dorong Pandawa

Arief Syaefudin mencontohkan, Pandawa dapat digunakan oleh peserta JKN-KIS seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mengubah golongannya.

“Bisa menggunakan Pandawa karena fitur untuk mengganti golongan PNS belum tersedia di Mobile JKN,” tutur Arief saat diwawancara Kompas.com melalui Zoom, Rabu (11/11/2020).

Untuk menggunakan fitur ini, Arief menjelaskan, peserta JKN-KIS perlu mengisi data terlebih dulu.

Setelah mengisi data, sambung Arief, pelanggan akan dihubungi oleh frontliner sesuai pelayanan atau transaksi yang dibutuhkan.

Baca juga: Persiapkan Hari Tua, Wanita Ini Jadi Peserta JKN-KIS

“Jika sudah, peserta JKN-KIS akan diminta berswafoto dan mengirim foto dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta berkas lain yang diperlukan,” jelasnya.

Menurut Arief, dengan cara tersebut, Pandawa dapat cukup efektif menggantikan transaksi tatap muka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X