Angka Kematian Jateng Selisih hingga 1.000 Orang, Epidemiolog Ingatkan Potensi Mismanajemen Data

Kompas.com - 28/11/2020, 06:48 WIB
Petugas pemakaman memasukan jenazah ke dalam lubang di lokasi pemakaman COVID-19 TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (2/10/2020).  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas lahan untuk pemakaman jenazah bagi yang meninggal dunia karena terkait COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, di mana perluasan dilakukan selama dua bulan dan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama, Dinas Bina Marga DKI membuka lahan sekitar 7.141 meter persegi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPetugas pemakaman memasukan jenazah ke dalam lubang di lokasi pemakaman COVID-19 TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas lahan untuk pemakaman jenazah bagi yang meninggal dunia karena terkait COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, di mana perluasan dilakukan selama dua bulan dan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama, Dinas Bina Marga DKI membuka lahan sekitar 7.141 meter persegi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman memberikan tanggapan atas perbedaan jumlah data pasien meninggal dunia akibat Covid-19 yang dilaporkan Satgas Penanganan Covid-19 dengan data dari Pemprov Jawa Tengah.

Perbedaan data tersebut terpaut hingga lebih dari 1.000 kasus kematian.

Menurut Dicky, temuan itu harus ditelusuri lebih lanjut.

"Apakah ini kesengajaan atau tidak, ini harus ditelusuri. Kalau terjadi dalam waktu lama ya ini berarti ada persoalan di manajemen data," ujar Dicky ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

"Tetapi, yang jelas apabila ada mismanajemen data, maka itu berbahaya. Mismanajemen data dalam wabah apalagi saat kondisi pandemi itu memiliki implikasi yang serius," lanjutnya.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Dicky mengingatkan, pencatatan data pasien yang meninggal dunia tidak bisa dianggap remeh.

Sebab, hal tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. Selain itu, ada persoalan ekonomi yang harus diatasi sebagai dampak pandemi.

"Bagaimana kita bisa cepat pulih apabila pengendaliannya tidak didasarkan dengan pengelolaan data yang baik?" tegas Dicky.

Lebih lanjut, dia menyebut, angka kematian merupakan indikator sangat valid untuk melihat performa pengendalian pandemi di suatu wilayah.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Solo Capai 97 Orang, Didominasi Penyakit Bawaan

Dicky mengingatkan, apabila ada kematian, maka pengendalain di wilayah atau negara itu tidak berhasil.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X