KILAS

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Kompas.com - 27/11/2020, 16:41 WIB
Beberapa wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak pada Rabu (9/12/2020). DOK. Humas KemenkominfoBeberapa wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak pada Rabu (9/12/2020).

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memetakan jaringan tempat pemungutan suara (TPS), di seluruh daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung upaya demokrasi digital yang digalakkan KPU.

“Informatika dan telekomunikasi memainkan peran vital juga signifikan dalam mendukung kesuksesan pesta serta sirkulasi demokrasi pada Rabu (9/12/2020),” kata Johnny, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya itu, Kemenkominfo juga menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Baca juga: Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

“Dalam hal ini, kami harap titik-titik sentral komunikasi, transmisi informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi memperhatikan lokasi tersedianya sinyal 4G,” ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, dalam Pilkada Serentak 2020, KPU akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu serta uji coba rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Sirekap dan e-voting sama baiknya. Jadi tidak tepat jika menyebut salah satu di antara keduanya lebih modern, atau menganggap teknologi negara yang menggunakan e-voting lebih maju.

Korea Selatan misalnya, teknologinya sudah mumpuni, tapi masih menerapkan pemungutan suara manual.

Baca juga: Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Data juga menunjukkan, dari 178 negara yang memiliki lembaga penyelenggara pemilu seperti Indonesia, hanya 46 yang menerapkan e-voting.

“Dengan segala kelebihannya, Sirekap diharapkan menjadi angin segar bagi perbaikan demokrasi elektoral di Indonesia. Apalagi sistem ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” ujar Pramono.

Senada dengan Pramono, Anggota KPU RI Viryan mengingatkan jika pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan harus didukung kepercayaan masyarakat.

Maka dari itu, Sirekap harus terus disosialisasikan oleh seluruh jajaran KPU tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, agar trust public meningkat.

Baca juga: Kominfo Imbau Masyarakat Sampaikan Aduan Jika Lihat Konten Negatif Pilkada di Internet

”Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang metode baru dalam tahapan rekapitulasi Pemilihan Serentak 2020 nanti,” kata Viryan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X