Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Kompas.com - 27/11/2020, 14:12 WIB
Ilustrasi: Benih lobster Dok. Kementerian Kelautan dan PerikananIlustrasi: Benih lobster

 

JAKARTA,KOMPAS.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) selama ini lebih memberikan perhatian pada regulasi benih lobster dibandingkan terhadap program prioritas yang lebih strategis.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari terungkapnya kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster olah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), yang turut menjerat Menteri KP Edhy Prabowo.

"Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya," ujar Abdi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2020).

Menurut Abdi, langkah KKP kontradiktif dengan Presiden Joko Widodo yang selama pandemi masa Covid-19 terus mendorong agar para menterinya mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.

Baca juga: KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Sebagai kementerian strategis, kata Abdi, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini.

"Sayangnya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP di mana sampai dengan September 2020, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp 5,082 triliun,” kata Abdi.

Abdi mengatakan, kondisi kelompok masyarakat perikanan dan kelauatan saat ini sangat membutuhkan intervensi pemerintah.

Apalagi, kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

"Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," terang Abdi.

Karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

Baca juga: LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X