14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Kompas.com - 27/11/2020, 13:53 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 segera disidang sebagai terdakwa kasus suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, Kamis (26/11/2020).

"Hari Kamis (26/11/2020) Tim JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Sudirman Halawa dan kawan-kawan ke PN Tipikor Medan," kata Ali, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan 14 Mantan Anggota DPRD Sumut

Empat belas terdakwa tersebut ialah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningisih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal.

Kemudian, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, Irwansyah Damanik, dan Mulyani.

Dengan pelimpahan ini, penahan 14 terdakwa itu menjadi kewenangan PN Tipikor Medan. Namun, untuk sementara, penahanan para terdakwa masih dititipkan di Rutan KPK.

"Selanjutnya menunggu penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan penetapan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Para terdakwa tersebut akan didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho.

"Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara," kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: KPK Sita Rp 3,7 Miliar dalam Kasus Suap DPRD Sumut

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari

Nasional
Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X