Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Kompas.com - 27/11/2020, 13:27 WIB
Peserta aksi mengikuti acara peringatan Hari Perempuan Sedunia di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pentingnya perubahan sistemik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPeserta aksi mengikuti acara peringatan Hari Perempuan Sedunia di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pentingnya perubahan sistemik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) menyatakan, kekerasan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) masih kerap terjadi, baik sebelum masa pandemi ataupun saat pandemi Covid-19.

"Kekerasan terhadap PPHAM menurut Komnas Perempuan terjadi baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun saat pandemi," kata Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati, dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Puluhan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Dilaporkan ke Komnas Perempuan, Ini Rinciannya

Menurut Retty, bentuk kekerasan yang dialami PPHAM pada masa pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda saat masa bukan pandemi.

Kekerasan tersebut terjadi di ruang sosial, melalui media sosial, ataupun kekerasan lainnya dalam bentuk fisik. Namun, dampak kekerasan tersebut menjadi lebih dalam selama pandemi.

"Oleh karena itu, Komnas Perempuan berupaya secara terus menerus membangun dukungan bagi pengakuan dan perlindungan pembela HAM, khususnya PPHAM," ujarnya.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Retty menuturkan, berdasarkan hasil studi Forum Pengada Layanan (FPL) Tahun 2019, PPHAM rentan mengalami ancaman dan kekerasan selama melakukan pendampingan kasus.

Tindakan kekerasan itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan kerabat dari PPHAM.

"Ancaman diperoleh melalui SMS atau facebook atas ketidaksukaan pelaku terhadap kerja-kerja pendampingan dan advokasi korban," ungkapnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Meski banyak kasus pelecehan terhadap PPHAM, Komnas Perempuan justru melihat proses hukum terkait pelecehan seksual diabaikan.

Retty menilai kekerasan terjadi karena ketiadaan kebijakan terkait kekerasan seksual dan kuatnya budaya menyalahkan korban.

"Sementara daya dukung pemulihan korban terbatas. Akibat selanjutnya adalah keberulangan kekerasan terhadap PPHAM," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X