Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kompas.com - 27/11/2020, 09:22 WIB
Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI menggelar latihan penanggulangan terorisme yang digelar di PT Indonesia Power, Banten, Selasa (11/8/2020). Dokumen Puspen Mabes TNIKomando Operasi Khusus (Koopssus) TNI menggelar latihan penanggulangan terorisme yang digelar di PT Indonesia Power, Banten, Selasa (11/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dikritik oleh sejumlah pihak.

Kerangka pelibatan TNI dalam aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dinilai tidak jelas, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain dan tidak mengadopsi prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: DPR Nilai Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Belum Jelas

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, ketentuan pelibatan TNI yang tidak diatur secara detail dapat membuka ruang terjadinya overlapping atau tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Polri yang mempunyai Densus 88.

"(Rancangan perpres) tidak secara jelas meletakkan kerangka pelibatan TNI (dalam mengatasi aksi terorisme)," ujar Arsul, dalam diskusi daring bertajuk Catatan Kritis dalam Perspektif Sekuritisasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Legislasi Perpres TNI, Kamis (26/11/2020).

Potensi terjadinya tumpang tindih bisa timbul ketika TNI menjalankan fungsinya, yakni penangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Arsul, sembilan fraksi di Komisi III telah meminta pemerintah supaya memberikan konteks yang jelas berkenaan dengan kerangka pelibatan TNI.

Prinsip HAM

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menilai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

"Pelibatan TNI mengatasi terorisme ini, berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Nah ini kita lihatnya dalam perspektif apriori. Jadi sebelum kejadian yang sesungguhnya terjadi," ujar Munafrizal.

Baca juga: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Munafrizal mengatakan, prinsip keamanan dan HAM harus diterapkan secara seimbang dalam upaya mengatasi terorisme. Menurut Munafrizal, prinsip penghormatan terhadap HAM tidak boleh diabaikan dalam Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Selain itu, menurutnya pemerintah harus dapat belajar dari sejumlah kasus yang terjadi, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mencontohkan soal dugaan kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 saat menindak terduga teroris.

"Potensi pelanggaran HAM itu nyata sekali. Kepolisian kita, Densus, pernah ada beberapa kejadian yang ada korban diduga terorisme tapi masih diragukan kepastiannya, tapi sudah terlanjur meninggal atas tindakan yang dilakukan Densus," tutur dia.

Baca juga: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM

Selain itu, kata Munafrizal, Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara lain terkait pelibatan militer dalam mengatasi aksi terorisme, misalnya Amerika Serikat.

AS diketahui sempat memiliki sebuah kamp penyiksaan untuk menampung para terduga teroris. Kamp tersebut terletak di Guantanamo, Kuba atau lebih dikenal sebagai penjara Guantanamo.

Kemudian Munafrizal menekankan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus bersifat ad hoc atau tidak tetap.

Munafrizal berpendapat, penugasan kepada TNI hanya dapat dilakukan ketika Polri sudah menyatakan tidak sanggup menangani terorisme.

Baca juga: Komnas HAM: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Bersifat Ad Hoc, Tidak Permanen

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar dalam perpres diatur norma yang menyatakan urgensi-urgensi dan alasan mengapa TNI dilibatkan.

"Misalnya, karena ini sudah berskala tinggi. Sehingga kita bisa dapatkan kepastian bahwa pelibatan TNI ini sifatnya ad hoc dan perbantuan, bukan day to day dan bukan juga permanen," jelasnya.

Risiko tumpang tindih

Secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyarankan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme hanya dalam tahap penindakan.

"Pelibatan TNI dibolehkan untuk penindakan saja, tidak boleh yang lain, hanya penindakan saja, tidak boleh penangkalan, pemulihan, dan sebagainya," ujar Anam dalam diskusi virtual, Selasa (17/11/2020).

Berdasarkan Pasal 2 rancangan perpres, TNI mempunyai tiga fungsi dalam mengatasi terorisme, yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Baca juga: Komnas HAM Sarankan Pelibatan TNI Atasi Terorisme Hanya pada Tahap Penindakan

Anam beralasan, penindakan ini hanya bisa dijalankan TNI karena fungsi penangkalan dan pemulihan dikhawatirkan akan terjadi tumpang-tindih. Tumpang tindih itu, misalnya dengan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Anam, tumpang tindih kewenangan tersebut justru akan menyebabkan pelibatan TNI tidak efektif.

"Kalau penangkalan yang di sini itu akan menimbulkan banyak hal, tumpang tindih kewenangan dengan BNPT," kata Anam.

"Kalau penangkalan berupa memata-matai akan bertabrakan dengan BIN, pasti tindakan akan tidak efektif," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.