Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2020, 19:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus melakukan penelusuran terhadap kemungkinan penyebaran virus corona di kalangan warga yang hadir dalam kerumunan di Petamburan, Bandara Soekarno-Hatta, Tebet dan Megamendung beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Wiku Adisasmito mengingatkan warga untuk tak menghalang-halangi upaya petugas dalam melakukan pemeriksaan terkait hal ini.

"Kami juga ingatkan kepada masyarakat untuk tidak menghalang-halangi upaya petugas yang akan melakukan pemeriksaan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Wiku mengatakan, tindakan menghalang-halangi petugas akan menghambat upaya penanganan Covid-19 yang tengah digenjot pemerintah.

Ia juga mewanti-wanti adanya sanksi bagi warga yang menghalang-halangi pemeriksaan Covid-19.

"Di berbagai daerah seperti DKI Jakarta terdapat sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan tindakan tersebut," ujarnya.

Wiku meminta masyarakat memahami bahwa pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan merupakan upaya deteksi dini pencegahan penyebaran virus.

Baca juga: Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Oleh karenanya, ia meminta kerja sama dari seluruh warga dalam upaya pemeriksaan ini

Menurut Wiku, pihaknya ingin sesegera mungkin memetakan klaster Covid-19 di kalangan masyarakat yang yang hadir dalam kerumunan di Petamburan, Bandara Soekarno-Hatta, Tebet dan Megamendung itu.

"Satgas berkomitmen untuk dapat memetakan klaster tersebut secepat mungkin sehingga mereka yang hasil tesnya positif dapat segera memperoleh treatment yang baik dan sesuai standar. Dengan demikian mereka juga dapat lekas sembuh," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta warga terlibat dalam kerumunan di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu melakukan tes Covid-19.

Baca juga: Kerumunan Rizieq Shihab di Puncak Bogor Dilaporkan ke Polisi, Jubir Satgas Covid-19 Kesulitan Tetapkan Sanksi

Kerumunan yang dimaksud Doni ialah yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Petamburan, Slipi, Tebet Timur hingga Megamendung.

Doni memastikan bahwa layanan tes Covid-19 di Puskemas yang telah disiapkan pemerintah tidak berbayar.

"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aktivitas tersebut agar secara sukarela bersedia untuk melakukan swab antigen yang telah disiapkan oleh pemerintah dan juga Dinas Kesehatan DKI di sejumlah Puskesmas. Pemeriksaan itu dilakukan secara gratis kepada masyarakat," kata Doni usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Sindir Acara Rizieq di Megamendung yang Timbulkan Kerumunan

Doni mengatakan, swab test penting untuk memastikan apakah warga yang terlibat kerumunan terpapar Covid-19 atau tidak.

Dengan demikian, potensi perluasan virus dapat dicegah.

Apabila hasil pemeriksaan swab test menunjukkan bahwa warga tersebut positif Covid-19, maka harus dilakukan pencegahan penyebaran dengan cara isolasi mandiri atas persetujuan atau rekomendasi petugas Puskesmas, atau isolasi di tempat yang disiapkan pemerintah.

"Hal ini adalah sebuah langkah upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat," ujar Doni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com