Tiga Menteri Terjaring KPK, Komitmen Antikorupsi Pemerintah Dianggap Rendah

Kompas.com - 26/11/2020, 14:21 WIB
Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin berfoto bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin berfoto bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen antikorupsi yang rendah.

Zaenur mengatakan, rendahnya komitmen antikorupsi itu dapat tercermin dari tiga menteri pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi dalam dua periode ini.

"Bukti rendahnya komtimen antikorupsi pemerintah itu kan bisa dilihat dari banyaknya menteri yang terkena OTT KPK," kata Zaenur saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Edhy Prabowo, Menteri Ketiga di Era Jokowi yang Jadi Tersangka KPK

Diketahui, terdapat tiga orang menteri Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Idrus Marham dan Nahrawi merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Kerja, atau periode pertama Jokowi. Sedangkan, Edhy Prabowo merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju pada periode kedua.

Ketiga menteri itu sama-sama berasal dari partai politik. Idrus Marham berasal dari Partai Golkar, Imam Nahrawi dari PKB, sedangkan Edhy kader Partai Gerindra.

Zaenur berpendapat, lemahnya komitmen antikorupsi pada sebuah rezim pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat menyburkan perilaku korupsi oleh para pejabat.

"Jika antikorupsi itu menjadi tagline utama, menurut saya niat untuk melakukan korupsi itu semakin rendah," ujar Zaenur.

Baca juga: OTT Menteri Edhy Prabowo, Terjerat Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster

Tak komitmen antikorupsi

Sementara itu, pemerintahan Jokowi ia nilai justru tidak menunjukkan komitmen terhadap gerakan antikorupsi.

Menurut dia, hal itu tercermin dari revisi Undang-Undang KPK yang mempreteli KPK hingga pernyataan-pernyataan pejabat yang seolah mengenyampingkan isu pemberantasan korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X