Edhy Prabowo, dari Tukang Pijat Prabowo hingga Tersandung Kasus Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 26/11/2020, 13:36 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Pada 2009 ia maju sebagai caleg. Edhy berhasil melenggang ke Senayan dan duduk di Komisi VI DPR yang membidangi perdangangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN.

Baca juga: Edhy Prabowo, Menteri Ketiga di Era Jokowi yang Jadi Tersangka KPK

 

Selanjutnya, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR pada periode 2014-2019 dan menjabat sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian dan perikanan.

Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri kelautan dan Perikanan. Pelantikan itu dilakukan bersamaan dengan pelantikan Prabowo sebagai Menhan.

Setahun berselang, KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster, Rabu (25/11/2020).

Kasus ini bermula ketika Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Dalam surat itu, Edhy menunjuk dua staf khususnya, Andreau pribadi Misata dan Safri, sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

"Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Deretan Menteri yang Dijerat KPK, dari Era Megawati hingga Jokowi

Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito menemui Safri di Kantor KKP.

"Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM (Amiril Mukminin) dengan APS (Andreau) dan SWD (Siswadi, pengurus PT ACK)," kata Nawawi.

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PT DPP mengirim uang sejumlah Rp 731.573.564 ke rekening PT ACK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X