Kompas.com - 26/11/2020, 12:59 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, kerangka pelibatan TNI di dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tak jelas.

Menurut Arsul, tidak adanya detail kerangka pelibatan TNI bisa membuka ruang terjadinya overlapping atau tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Polri yang mempunyai Densus 88.

"(Raperpres) tidak secara jelas meletakan kerangka pelibatan TNI (dalam mengatasi aksi terorisme)," ujar Arsul dalam diskusi virtual bertajuk 'Catatan Kritis dalam Perspektif Sekuritisasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Legislasi terkait Rancangan Presiden tentang Pelibatan TNI' yang digelar PBHI dan ILUNI UI, Kamis (26/11/2020).

Potensi terjadinya tumpang tindih itu, sebut dia, timbul ketika TNI menjalankan fungsinya, yakni penangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Raperpres tersebut.

Sejurus dengan itu, kata Arsul, sembilan fraksi di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan telah meminta kepada pemerintah supaya memberikan konteks yang jelas berkenaan dengan kerangka pelibatan TNI.

Baca juga: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu dilakukan agar implementasi pelibatan TNI di lapangan tak melenceng dari politik hukum negara dalam menempatkan kasus tindak pidana terorisme.

Dalam hal ini, politik hukum Indonesia sendiri meletakan aksi terorisme masuk dalam penegakan hukum berbasis sistem peradilan pidana terpadu.

"Karena itu, tentu agar tidak keluar dari politik hukum dasar kita, maka ini harus diberi kerangka yang jelas," terang Arsul.

Adapun Raperpres ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU itu harus jelas menempatkan kerangka pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Diberitakan, DPR menyerahkan masukan terkait Rancangan Peraturan Presiden ( Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

Nasional
Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Bertolak ke Kalbar, Jokowi Akan Resmikan Bandara dan Kunjungi Korban Banjir Sintang

Nasional
Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Di Lumajang, Jokowi Dengar Cerita Pengungsi Erupsi Semeru hingga Beri Jaket ke Warga

Nasional
Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Batalnya PPKM Level 3 Nataru Jadi Alasan PBNU Gelar Muktamar Ke-34 Akhir Tahun

Nasional
Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.