Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 26/11/2020, 12:28 WIB
Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan (kedua dari kanan) saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Komnas HAM Munafrizal Manan (kedua dari kanan) saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menilai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

"Pelibatan TNI mengatasi terorisme ini, berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Nah ini kita lihatnya dalam perspektif apriori. Jadi sebelum kejadian yang sesungguhnya terjadi," ujar Munafrizal dalam diskusi daring bertajuk Catatan Kritis dalam Perspektif Sekuritisasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Legislasi Perpres TNI, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Komnas HAM: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Bersifat Ad Hoc, Tidak Permanen

Menurut Munafrizal, pemerintah seharusnya dapat belajar dari sejumlah kasus yang terjadi, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia mencontohkan soal dugaan kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 saat menindak terduga teroris.

"Potensi pelanggaran HAM itu nyata sekali. Kepolisian kita, Densus, pernah ada beberapa kejadian yang ada korban diduga terorisme tapi masih diragukan kepastiannya, tapi sudah terlanjur meninggal atas tindakan yang dilakukan Densus," tutur dia.

Baca juga: Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Selain itu, kata Munafrizal, Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara lain terkait pelibatan militer dalam mengatasi aksi terorisme, misalnya Amerika Serikat.

AS diketahui telah lama memiliki sebuah kamp penyiksaan untuk menampung para terduga teroris. Kamp tersebut terletak di Guantanamo, Kuba atau lebih dikenal sebagai penjara Guantanamo.

Munafrizal juga memberikan catatan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, terutama terkait tiga fungsi yang diberikan kepada TNI.

Tiga fungsi yang diberikan kepada TNI untuk mengatasi terorisme yaitu penangkalan, penindakan dan pemulihan.

"Saya melihatnya dengan tiga fungsi yang dinilai strategis sekali dalam mengatasi terorisme, ini artinya memberikan fungsi kepada TNI dari hulu ke hilir sekaligus. Bahkan di dalam rancangan Perpres ini disebutkan pencegahan. Ini lengkap sekali pemberian fungsi kepada TNI untuk atasi terorisme," ungkapnya.

Baca juga: Komnas HAM Sarankan Pelibatan TNI Atasi Terorisme Hanya pada Tahap Penindakan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X