Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 408,8 triliun.
Lebih lanjut, Juliari mengatakan, Kemensos siap menindaklanjuti arahan presiden untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun guna mendorong percepatan pembangunan.
Untuk itu, Kemensos tetap memaksimalkan penanganan pandemi melalui bansos regular, yakni PKH dan Program Sembako atau BPNT.
“Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” jelasnya.
Adapun, Juliari menerima memori DIPA secara langsung dengan pertimbangan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Baca juga: Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha
Hal ini juga dilakukan sebagai representasi dari fokus belanja pemerintah yang pada 2021 salah satu fokusnya adalah perlindungan sosial.
Pada kesempatan itu, presiden memberi arahan kepada Juliari agar bansos segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
“Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Jokowi.
Jokowi menilai, hal ini dilakukan agar belanja APBN dapat memicu pertumbuhan ekonomi sedini mungkin.
Presiden juga menjelaskan, APBN tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan, yakni penanganan pandemic, utamanya fokus kepada vaksinasi.
Baca juga: Mensos: Gunakan Dana Bantuan Sebaik-baiknya, Jangan untuk Beli Rokok
Anggaran ini berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
Ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan dunia usaha.
Keempat, terkait dengan membangun fondasi yang lebih kuat dalam reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.
Turut hadir dalam acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga: Program Bansos Diperpanjang, Mensos Minta Data Penerima Divalidasi Ulang
Dalam paparannya, Sri Mulyani menekankan kondisi global tidak dimungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan.
Dia menjelaskan, laju pertumbuhan yang lemah akan dihadapi dan dinetralisir, salah satunya dengan instrumen APBN.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.