Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan

Kompas.com - 26/11/2020, 09:58 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 408,8 triliun.

Akselerasi penyerapan anggaran

Lebih lanjut, Juliari mengatakan, Kemensos siap menindaklanjuti arahan presiden untuk merealisasikan anggaran belanja sejak awal tahun guna mendorong percepatan pembangunan.

Untuk itu, Kemensos tetap memaksimalkan penanganan pandemi melalui bansos regular, yakni PKH dan Program Sembako atau BPNT.

“Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” jelasnya.

Adapun, Juliari menerima memori DIPA secara langsung dengan pertimbangan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.

Baca juga: Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Hal ini juga dilakukan sebagai representasi dari fokus belanja pemerintah yang pada 2021 salah satu fokusnya adalah perlindungan sosial.

Pada kesempatan itu, presiden memberi arahan kepada Juliari agar bansos segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.

“Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, hal ini dilakukan agar belanja APBN dapat memicu pertumbuhan ekonomi sedini mungkin.

Presiden juga menjelaskan, APBN tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan, yakni penanganan pandemic, utamanya fokus kepada vaksinasi.

Baca juga: Mensos: Gunakan Dana Bantuan Sebaik-baiknya, Jangan untuk Beli Rokok

Anggaran ini berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Ketiga, berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan dunia usaha.

Keempat, terkait dengan membangun fondasi yang lebih kuat dalam reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.

Turut hadir dalam acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Program Bansos Diperpanjang, Mensos Minta Data Penerima Divalidasi Ulang

Dalam paparannya, Sri Mulyani menekankan kondisi global tidak dimungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan.

Dia menjelaskan, laju pertumbuhan yang lemah akan dihadapi dan dinetralisir, salah satunya dengan instrumen APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com