DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Kompas.com - 25/11/2020, 21:16 WIB
Sekjen KPA Dewi Kartika Arimbi RamadhianiSekjen KPA Dewi Kartika

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak DPR RI mengambil sikap atas rencana relokasi pemukiman warga Pulau Komodo seiring berjalannya pengembangan proyek di Taman Nasional Komodo (TNK).

"Posisi kami masih menolak relokasi warga Komodo, ini harus segera dibuka prosesnya. Jadi DPR tidak hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi juga harus mengambil satu sikap yang jelas," ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11/2020).

Dewi mengkhawatirkan posisi DPR justru menyetujui atas rencana relokasi pemukiman warga yang sudah mencuat sejak 2019.

Baca juga: Konsorsium Pembaruan Agraria Tolak Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Kekhawatiran itu tak lepas dari langkah DPR yang sudah mengesahkan omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Di mana UU Cipta Kerja diyakini akan memberi ruang lebar bagi investor untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran.

"Kita tahu DPR menyetujui UU Cipta Kerja yang pada intinya adalah memprioritaskan relokasi tanah dan sumber daya alam itu untuk investiasi skala besar, salah satunya apa yang terjadi di Pulau Komodo," kata Dewi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, peneliti Sunspirit Justice and Peace Venansius Haryanto menuturkan, pengembangan Taman Nasional Komodo telah membuat akses warga dibatasi.

Baca juga: Relokasi UMKM Pulau Komodo Dikhawatirkan Berdampak Buruk terhadap Perekonomian Masyarakat

Hal ini pun berdampak terhadap sumber pendapatan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

Karena itu, warga Pulau Komodo saat ini tengah menuntut keadilan terhadap pengakuan agraria atas tanah mereka.

Mengingat, warga sudah mendiami Pulau Komodo sejak berpuluh-puluh tahun, namun mereka justru dipaksa berpindah hanya karena pembangunan.

"Mereka sangat kecewa karena mereka yang di Loh Liang yang sudah mereka relakan menjadi kawasan konservasi malah sekarang diserahkan pihak PT," kata Venan.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pengembangan Pulau Komodo Timbulkan Kecemasan Lain Warga Lokal

"Jadi logika masyarakat setempat, 'kenapa bukan kami saja yang kelola', jadi sangat tidak adil," imbuh dia.

Diketahui, Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa Komodo atau Varanus komodoensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT.

Namun, proyek di Taman Nasional Komodo tersebut kini telah dimasukkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, NTT.

Hingga sekarang, proyek yang dijuluki Jurassic Park ini masih terus menuai polemik dan protes dari berbagai pihak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X