DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Kompas.com - 25/11/2020, 21:16 WIB
Sekjen KPA Dewi Kartika Arimbi RamadhianiSekjen KPA Dewi Kartika

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak DPR RI mengambil sikap atas rencana relokasi pemukiman warga Pulau Komodo seiring berjalannya pengembangan proyek di Taman Nasional Komodo (TNK).

"Posisi kami masih menolak relokasi warga Komodo, ini harus segera dibuka prosesnya. Jadi DPR tidak hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi juga harus mengambil satu sikap yang jelas," ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11/2020).

Dewi mengkhawatirkan posisi DPR justru menyetujui atas rencana relokasi pemukiman warga yang sudah mencuat sejak 2019.

Baca juga: Konsorsium Pembaruan Agraria Tolak Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Kekhawatiran itu tak lepas dari langkah DPR yang sudah mengesahkan omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Di mana UU Cipta Kerja diyakini akan memberi ruang lebar bagi investor untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran.

"Kita tahu DPR menyetujui UU Cipta Kerja yang pada intinya adalah memprioritaskan relokasi tanah dan sumber daya alam itu untuk investiasi skala besar, salah satunya apa yang terjadi di Pulau Komodo," kata Dewi.

Sementara itu, peneliti Sunspirit Justice and Peace Venansius Haryanto menuturkan, pengembangan Taman Nasional Komodo telah membuat akses warga dibatasi.

Baca juga: Relokasi UMKM Pulau Komodo Dikhawatirkan Berdampak Buruk terhadap Perekonomian Masyarakat

Hal ini pun berdampak terhadap sumber pendapatan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

Karena itu, warga Pulau Komodo saat ini tengah menuntut keadilan terhadap pengakuan agraria atas tanah mereka.

Mengingat, warga sudah mendiami Pulau Komodo sejak berpuluh-puluh tahun, namun mereka justru dipaksa berpindah hanya karena pembangunan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X