Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kementerian PANRB Bina Inovasi Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik

Kompas.com - 25/11/2020, 15:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk terus membina inovasi para penyelenggara pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam penyerahan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB secara virtual, Rabu (25/11/2020).

"Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk terus melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik yang dimulai dengan penciptaan inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi dalam hal berbagi pengetahuan inovasi, dan pelembagaan inovasi," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, penghargaan inovasi pelayanan publik harus menjadi model untuk dikembangkan. Terutama melalui transfer of knowledge dan berbagi pengalaman antar penyelenggara pelayanan publik.

Menurut dia, cara dan metode baru harus terus dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Wapres Minta Lembaga Publik Optimal Lindungi Masyarakat dari Informasi yang Salah

"Dengan demikian standar dan kualitas inovasi akan terus meningkat dari waktu ke waktu," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini menjadi pemicu untuk terus mengupayakan inovasi pelayanan publik, mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun hal tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Adapun kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020 ini, kata dia, menekankan pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda PBB.

Hal tersebut sesuai dengan adopsi pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Guna mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) yang diharapkan tercapai di tahun 2025," kata dia.

Ma'ruf berharap, reformasi birokrasi yang diinginkan dapat terwujud secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat melalui birokrasi yang lincah, cepat mengambil keputusan, dan lebih melayani.

Baca juga: Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

"Berbagai terobosan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan. Melembagakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan," kata dia.

"Hal tersebut harus muncul dari budaya organisasi yang mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi," ucap Ma'ruf.

Adapun penghargaan yang diberikan dalam acara tersebut adalah, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020; 5 Pemenang Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020; Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, serta Top 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com