Kompas.com - 25/11/2020, 11:39 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, salah satu isu pokok dunia pendidikan yang masih terus terjadi hingga saat ini adalah persoalan kesejahteraan guru.

"Pengabdian tulus beliau-beliau itu jujur harus diakui, selama 75 tahun Indonesia merdeka belum dapat imbalan yang layak," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Ia mengatakan, meski terus menghadapi tantangan zaman, ia meyakini bahwa dengan ketulusan hati, budi pekerja, serta pengabdian para guru dapat melewati tantangan itu.

Namun, di sisi lain, ia menyatakan bahwa persoalan kesejahteraan para guru juga harus diperhatikan. 

“Karena itu, di hari guru ini, saya ingin mengatakan bahwa sudah tidak bisa ditunda lagi agenda untuk menyejahterakan guru-guru kita,” kata Huda.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan serta kompetensi guru sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. 

“Di luar itu semuanya, memang harus diakui bahwa para guru kita selain ketulusan, pengabdian, dan keiklasan butuh digenapi dengan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan akhir-akhir ini,” ucap Huda.

Terkait dengan kebutuhan kompetensi, Huda menilai, persoalan itu bukan hanya berada pada guru itu sendiri, melainkan berasal dari hulu hingga ke hilir.

Dalam hal ini, sejak proses pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sampai pada kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan untuk mampu mempercepat proses peningkatan kompetensi guru ini.

Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi, tidak sedikit kebijakan yang sering kali hanya lip service, misalnya soal sertifikasi guru.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Kemendikbud: Peran Guru dalam Sejarah Bangsa Sungguh Besar

“Sertifikasi guru itu belum bermakna apa pun, antara guru yang disertifikasi dengan yang tidak disertifikasi kadang lebih bagus yang tidak tersetifikasi gitu ya. Ini artinya ada sistem yang salah dan harus diperbaiki,” ujar politisi PKB Ini.

“Karena itu, saya mengajak pada momentum ini, ayo ketulusan dan pengabdian para guru kita dukung dengan membangun kompetensi baru guru kita,” tutur Huda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.