RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Kompas.com - 25/11/2020, 11:16 WIB
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINAktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta penundaan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk merumuskan reformasi di bidang hukum pidana.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, berharap aspirasi publik terhadap RKUHP diserap dengan baik untuk perbaikan substansi.

"Ini harus dijadikan momentum dan refleksi baik bagi pemerintah dan DPR dalam mengusulkan dan merumuskan reformasi di bidang hukum pidana," kata Erasmus saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Ia mengingatkan bahwa penundaan pengesahan RKUHP sebelumnya disebabkan substansi yang bermasalah.

Maka, penundaan pembahasan diharapkan tidak hanya digunakan untuk sosialiasi, tetapi juga penjaringan aspirasi.

Selain itu, Erasmus mendorong agar perubahan RKUHP dilakukan bertahap tiap buku. Di samping juga perlu ada evaluasi metode perubahan terhadap RKUHP agar lebih realistis.

Baca juga: Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

"Perubahan KUHP bisa dilakukan secara bertahap, misalnya, dilakukan terhadap buku I terlebih dahulu untuk menghindarkan banyaknya polemik pembahasan di buku II yang mengatur masalah tindak pidana," tuturnya.

Erasmus pun mendorong pemerintah membentuk Komite Ahli yang beranggotakan berbagai ahli dalam membahas RKUHP.

Ia mengatakan Komite Ahli dapat membantu DPR dan pemerintah agar RKUHP betul-betul lahir berdasarkan evaluasi komprehensif berbasis data.

"Komite Ahli tersebut ditugaskan untuk membantu Pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RKUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia berbasis bukti dengan multi perspektif dan disiplin ilmu," ujar Erasmus.

Diberitakan, pemerintah mengusulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

Baca juga: PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Pemerintah menilai masih dibutuhkan waktu untuk melanjutkan kedua RUU ini dan waktu yang ada saat ini akan dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi serta menyerap aspirasi publik.

Selain dua RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan RUU Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2021.

"Tinggal berikan jawaban dan sosialisasi sehingga masyarakat tidak persepsikan berbeda," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (23/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Nasional
Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Nasional
Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Vaksinasi Covid-19 Baru 23 Juta Dosis, Jokowi: Ini Masih Jauh Sekali

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Jokowi: Semoga Kawasan Industri Terlindungi dari Covid-19

Nasional
461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

461.626 Kendaraan Diputarbalikkan Selama Peniadaan Mudik, 835 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan

Nasional
2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

2.000 Pegawai Kemensos di Swab Antigen, Risma: Agar Tidak Ada Penyebaran Covid-19

Nasional
Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X