Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Kompas.com - 25/11/2020, 08:27 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah penyelenggara pilkada, proaktif melayani perekaman data e-KTP bagi masyarakat.

Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020.

"Dinas Dukcapil di daerah, khususnya di daerah yang akan menggelar pemilihan, diminta proaktif melayani perekaman data e-KTP. Sebab, e-KTP satu-satunya identitas yang diatur dalam UU Pilkada untuk bisa memilih," ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Tito meminta Dinas Dukcapil daerah melakukan penelusuran data untuk memastikan ada berapa warga yang belum merekam data e-KTP. Dinas Dukcapil juga diminta membantu memfasilitasi sarana penunjang yang diperlukan.

Sementara itu, jika persoalannya adalah kekurangan printer, Tito meminta segera diadakan.

"Bisa dengan memobilisasi printer dari daerah-daerah yang tidak ada Pilkada. Mungkin peralatannya bisa dipinjamkan selama lebih kurang dua minggu ini kepada daerah atau dinas Dukcapil yang sedang menggelar Pilkada," kata Tito.

"Kegiatan ini harus kita laksanakan secara intens dalam kurun waktu 12 hari. Dan yang kita harapkan selama lebih kurang 13 atau 14 hari ini kita bisa maksimal mengurangi masyarakat yang belum memiliki identitas yang kurang 1 persen, kalau bisa (berkurang hingga) nol koma sekian persen, " lanjutnya.

Baca juga: Kemendagri Yakin Perekaman E-KTP Capai 99 Persen Sebelum Pencoblosan Pilkada 

Namun, Tito nuga mengingatkan, jangan sampai pelayanan saat perekaman e-KTP menjadi titik kerumunan warga.

Dia menuturkan, belajar dari kejadian di Mojokerto, masyarakat berbondong-bondong dan berkerumun saat merekam data e-KTP di Kantor Dukcapil setempat. Tito meminta kejadian tersebut tidak terulang.

"Ini saya minta diwaspadai. Perlu diatur, ini memerlukan keterlibatan teman-teman Satpol PP," tegas Tito.

"Saya juga nanti minta monitoring harian selama lebih kurang 13 atau 14 hari monitoring harian daerah-daerah ini agar Satpol PP dilibatkan untuk mengatur agar tidak terjadi kerumunan, bisa atur jaga jarak dan mereka pakai masker," tambah Tito.

Baca juga: Kemendagri: Dukcapil Tetap Buka Layanan Kependudukan di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 

Hari pemungutan suara Pilkada dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau sekitar dua pekan mendatang.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X