Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 25/11/2020, 07:45 WIB
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020). DOK. Humas BNPBKoordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, institusi pendidikan berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19 jika penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tak disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Oleh karenanya, meskipun sekolah tatap muka mulai dibuka tahun depan, kegaitan belajar mengajar tidak dapat digelar secara instan seperti sedia kala sebelum pandemi virus corona.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

"Kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan mulai dilakukan tahun depan tidak berarti kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti sedia kala secara instan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

"Perlu diingat, instansi pendidikan dapat menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 apabila aktivitasnya tidak berpedoman pada protokol kesehatan," tutur dia.

Wiku mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi institusi pendidikan untuk dapat menggelar sekolah tatap muka.

Syarat itu mulai dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan, hingga akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Syarat lainnya, sekolah harus menerapkan wajib masker serta memiliki alat pengukur suhu badan atau thermo gun.

Baca juga: Mendikbud: Belajar Tatap Muka Diperbolehkan, tetapi Tidak Diwajibkan

Selain itu, sekolah juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman, riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak erat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri.

"Kemudian juga persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali," ujar Wiku.

Wiku mewanti-wanti agar institusi pendidikan disiplin dan tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Disarankan kepada pengelola sekolah untuk membuat jadwal shift masuk, pembatasan kapasitas kelas, meniadakan kegiatan sekolah yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan tidak pernah lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan.

Baca juga: Mendikbud: Januari 2021 Sekolah Boleh Tatap Muka, Ini Syaratnya

Sebelum kegiatan belajar mengajar tatap muka diimplementasikan, sekolah juga perlu lebih dahulu menggelar simulasi. Menurut Wiku, 1,5 bulan merupakan waktu yang cukup untuk berlatih.

"Semua simulasi serta pembukaan yang bertahap ini akan berhasil dilaksanakan jika sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas kementerian lembaga terjalin dengan baik," kata Wiku.

"Jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan, terus disiplin dalam menjaga jarak," tutur dia.

Wiku menambahkan, rencana pembelajaran tatap muka di tahun 2021 ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan 20 November kemarin.

SKB ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, kantor wilayah dan kantor Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing, terhitung mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Nasional
Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

Nasional
AHY: Kami Tak Berupaya Cari Sensasi, Itu Bukan Karakter dan DNA Kami

AHY: Kami Tak Berupaya Cari Sensasi, Itu Bukan Karakter dan DNA Kami

Nasional
Ketua Satgas: Keberhasilan PPKM Mikro Sudah Banyak, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Ketua Satgas: Keberhasilan PPKM Mikro Sudah Banyak, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
UPDATE 8 Maret: 6.894 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 8 Maret: 6.894 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 8 Maret: Ada 145.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Maret: Ada 145.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X