Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah menyiapkan sistem pendataan berbasis digital bagi masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.

Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini.

Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

“Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” kata Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi dalam siaran pers resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Vaksin Oxford 70 Persen Efektif dan Mudah Disimpan, Epidemiolog: Cocok untuk Indonesia

Sementara itu, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid menyatakan, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah.

Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11/2020) dan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11/2020) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: WHO: Vaksin Covid-19 yang Berhasil Harus Didistribusikan dengan Adil

“Kini kami sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri,” papar Fajrin.

“Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,” lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah sudah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19.

Setidaknya ada enam kelompok prioritas penerima vaksin di akhir 2020 hingga tahun 2021. Kelompok pertama adalah mereka yang bertugas di garda terdepan penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020).

Kemudian, kelompok kedua adalah masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, dan RT/RW sebanyak 5,6 juta orang dengan kebutuhan vaksin 11 juta dosis

Selanjutnya, semua tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Airlangga mengatakan, setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis.

Lalu, aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis.

Kelompok prioritas kelima yakni peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar 86 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 173 juta dosis.

Terakhir, adalah masyarakat yang berusia 19-59 tahun sebesar 57 juta orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis.