Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Kompas.com - 24/11/2020, 22:46 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (22/10/2020) malam. Dokumentasi/KPKKetua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (22/10/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut telah membaca buku "Why Nations Fail" pada tahun 2002.

Firli mengatakan, yang ia maksud adalah telah membaca buku "Why Nations Fail" pada 2012, bukan tahun 2002 yang ia sebut sebelumnya.

"Maksudnya 2012 bukan 2002. Buku "Why Nations Fail" yang saya maksud yang saya sudah saya baca tahun 2012, saat saya tugas sebagai ajudan Wapres RI," kata Firli, Selasa (24/11/2020).

Firli mengatakan, buku yang ia baca merupakan edisi cetakan pertama dan bukan terjemahan Bahasa Indonesia. Ia juga mengaku masih menyimpan buku itu perpustakaannya.

Baca juga: Anies Baca Buku How Democracies Die, Firli Bahuri: 2002, Saya Baca Why Nations Fail

Diberitakan sebelumnya, Firli mengaku telah membaca buku "Why Nations Fail" pada 2002.

Ia juga menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengunggah foto sedang membaca buku "How Democracies Die".

Awalnya, Firli membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi pada saat menyampaikan sambutan pada acara Serah Terima Barang Rampasan dari KPK yang disiarkan akun YouTube KPK, Selasa (24/11/2020).

"Kita paham bahwa tindak (pidana) korupsi ini menjadi perhatian kita bersama dan bukan hanya perhatian bangsa Indonesia. Tetapi seluruh dunia memberikan perhatian terhadap korupsi karena kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa," ucap Firli.

Baca juga: Firli Bahuri Berterima Kasih karena Brimob Ikut Jadi Tameng Hidup bagi KPK

Penanganan kasus korupsi, imbuh dia, juga perlu dilakukan secara luar biasa. Sebab, menurut dia, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan rasuah ini luar biasa.

"Banyak negara gagal mewujudkan tujuan negara karena banyaknya korupsi," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X