Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Kompas.com - 24/11/2020, 22:33 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang agraria untuk berdiskusi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

“Ya betul. Diskusi ringan saja mendengarkan aspirasi saja,” kata Heru saat ditanya mengenai undangan tersebut lewat pesan singkat, Selasa (24/11/2020).

Saat ditanya apakah salah satu poin diskusi dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan isu agraria yang ada di dalam Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Heru membantah.

Baca juga: Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Ia mengatakan, diskusi dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pemasalahan hutan masyarakat dalam program reforma agraria yang dikerjakan pemerintah.

“Tidak, itu perihal perhutanan masyarakat,” papar Heru.

Saat ditanya adanya LSM yang tidak hadir karena merasa tak diberi tahu agenda pertemuan, Heru menjawab hal tersebut sedianya sudah diinformasikan.

“Sepertinya sudah terinfokan awalnya dan (jadwal) mundur, waktunya resechedule,” lanjut dia.

Baca juga: Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Adapun Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) menjadi salah satu dari 10 organisasi masyarakat yang memenuhi undangan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut karena isu reforma agraria sangat krusial menyusul disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akan tetapi, dari hasil pertemuan tersebut, Dewi menyebut, respons Jokowi tak sesuai harapan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X