Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Kompas.com - 24/11/2020, 21:52 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menyoroti keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut dia, DPR harus mengevaluasi UU tersebut pada program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 jika menginginkan penguatan demokrasi pada bangsa.

Bahkan, ia menyarankan agar UU tersebut dihapus karena menimbulkan banyak korban.

"Kalau sudah tidak banyak manfaatnya, dan kita konsisten ingin memperkuat demokrasi. Pilihannya yang paling tepat ya menghapus UU ITE agar tidak selalu menjadi pasal karet yang bisa menjerat orang kapan saja atas alasan yang subyektif dari pemerintah maupun penguasa," kata Lucius dalam Webinar bertajuk "Potret Kinerja Legislasi 2021 di Tengah Ancaman Pandemi Dan Kemunduran Demokrasi" Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Video Ibu Aniaya Balita di Ciputat Disebarkan Suami, Polisi Dalami Pelanggaran UU ITE

Ia mengingatkan agar DPR melakukan evaluasi serius terhadap UU tersebut.

Sebab, banyak korban yang terjerat pasal karet dalam UU ITE. Lucius pun menilai, UU ITE bisa mengikis semangat demokrasi. 

Jika melihat data SAFEnet yang dikeluarkan Jumat (13/11/2020), ada 24 kasus pemidanaan dengan Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2019.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan kasus di tahun sebelumnya, yaitu 25 kasus.

"Semestinya DPR tidak menutup mata untuk memberikan ruang bagi evaluasi serius terhadap UU ITE," kata dia.

Ia juga mengatakan, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi DPR pada 2021, terutama soal agenda revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

Bukan tanpa sebab, menurut dia, ada kepentingan politik yang menjadi latar belakang rencana revisi UU BPK tersebut.

"Kenapa kita sangat khawatir kalau itu harus dilakukan sekarang? Kita tahu ada hubungan kekerabatan misalnya antara anggota BPK misalnya pimpinan fraksi di DPR. Itu yang kemudian membuat kita sangat khawatir usulan ini kemudian didorong orang per orang di BPK dan lalu disambut oleh DPR," kata Lucius.

Sepanjang 2020, Formappi mencatat, DPR baru mengesahkan 3 RUU dari total target 37 RUU.

Ketiga RUU ini di antaranya RUU tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dan RUU tentang Kerja Sama Indonesia dengan Swedia di Bidang Pertahanan.

Baca juga: Terkait Putusan Kasus Jerinx, Anggota Komisi III: UU ITE Perlu Direvisi

Di samping itu, Lucius mengatakan, DPR perlu mengkaji beberapa aturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Menurut dia, masih banyak produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR terlihat tumpang tindih dengan aturan lain.

Pada Senin (23/11/2020) telah diselenggarakan Rapat Kerja pertama antara Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM, dan Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD.

Sepanjang minggu ini akan dijadwalkan rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Prolegnas Prioritas 2021.

Targetnya, Kamis (26/11/2020) dapat ditetapkan Prolegnas Prioritas 2021 dalam Rapat Kerja Baleg, Menkumham, dan PPUU.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

BrandzView
Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

Nasional
Saksi Ungkap Aliran 'Fee' dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Saksi Ungkap Aliran "Fee" dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Nasional
Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X