Kompas.com - 24/11/2020, 21:52 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut dia, DPR harus mengevaluasi UU tersebut pada program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 jika menginginkan penguatan demokrasi pada bangsa.

Bahkan, ia menyarankan agar UU tersebut dihapus karena menimbulkan banyak korban.

"Kalau sudah tidak banyak manfaatnya, dan kita konsisten ingin memperkuat demokrasi. Pilihannya yang paling tepat ya menghapus UU ITE agar tidak selalu menjadi pasal karet yang bisa menjerat orang kapan saja atas alasan yang subyektif dari pemerintah maupun penguasa," kata Lucius dalam Webinar bertajuk "Potret Kinerja Legislasi 2021 di Tengah Ancaman Pandemi Dan Kemunduran Demokrasi" Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Video Ibu Aniaya Balita di Ciputat Disebarkan Suami, Polisi Dalami Pelanggaran UU ITE

Ia mengingatkan agar DPR melakukan evaluasi serius terhadap UU tersebut.

Sebab, banyak korban yang terjerat pasal karet dalam UU ITE. Lucius pun menilai, UU ITE bisa mengikis semangat demokrasi. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika melihat data SAFEnet yang dikeluarkan Jumat (13/11/2020), ada 24 kasus pemidanaan dengan Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2019.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan kasus di tahun sebelumnya, yaitu 25 kasus.

"Semestinya DPR tidak menutup mata untuk memberikan ruang bagi evaluasi serius terhadap UU ITE," kata dia.

Ia juga mengatakan, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi DPR pada 2021, terutama soal agenda revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Nasional
Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

Nasional
Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Nasional
Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Nasional
Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Nasional
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Nasional
Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Nasional
BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Nasional
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X