Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Kompas.com - 24/11/2020, 21:09 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kondeferasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menyebut, undang-undang terkait investasi tak bisa disatukan dengan UU Ketenagakerjaan dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Said, dalam praktik international relation, undang-undang yang berkaitan dengan investasi dipisah dari undang-undang perlindungan bagi pekerja dan buruh.

Sementara, di Indonesia justru menggabungkan keduanya lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Akibatnya kami para pemohon mewakili para buruh di seluruh Indonesia merasakan kerugian secara konstitusional maupun kerugian secara ekonomis," ujarnya dalam sidang uji materi  tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam omnibus law tersebut, ada 10 klaster yang membahas tentang investasi sedangkan untuk perlindungan buruh dan pekerja hanya satu.

Oleh karena itu, Said berharap majelis hakim konstitusi bisa memberikan keputusan terkait uji materi yang diajukan dengan seadil-adilnya.

"Undang-undang yang terkait dalam investasi yang diatur dalam 10 klaster Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tercampur aduk dengan satu klaster yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang yang sama," lanjut dia.

"Kami mengharapkan negara hadir di dalam memberikan perlindungan (pada pekerja dan buruh) di tengah persoalan investasi," ujar dia.

Baca juga: Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Diberitakan sebelumnya, KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memohon uji materi Pasal 81, 82 dan 83 dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

Kuasa hukum KSPI dan KSPSI yang diwakilkan oleh Andi Muhammad Asrun memaparkan secara rinci pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X