Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Kompas.com - 24/11/2020, 19:46 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap dugaan kampanye di luar jadwal yang melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni.

“Terkait dugaan pidana pemilihan berupa kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh saudara M, yang merupakan salah satu calon Gubernur Sumatera Barat,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2020).

Awi mengatakan, calon kepala daerah tersebut menjadi narasumber dalam salah satu program di sebuah stasiun televisi nasional pada Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Konten dalam tayangan tersebut dinilai mengandung muatan kampanye.

Padahal, kampanye lewat media massa baru dilaksanakan pada 22 November-5 Desember 2020.

Hal itu mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Sumbar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik.

Menurut Awi, hal itu kemudian dilaporkan oleh dua orang berbeda kepada pihak Bawaslu Sumbar dan Bawaslu RI.

Sentra Gakkumdu kemudian sepakat bahwa kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan agar diteruskan ke penyidik.

“Selanjutnya makanya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pihak pelapor melaporkan ke Bareskrim Polri. Dari saat itu Bareskrim Polri punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan,” ucap Awi.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Diberitakan sebelumnya, paslon Mulyadi-Ali Mukhni dilaporkan ke Bawaslu Sumbar atas dugaan pelanggaran kampanye.

Dugaan itu dilaporkan oleh tim hukum paslon gubernur dan wagub Sumbar yang lain, Mahyeldi-Audy Joinaldy.

Dugaan pelanggaran itu ditayangkan secara live di salah satu televisi swasta nasional, Kamis (12/11/2020).

"Hari ini kita laporkan dugaan pelanggaran kampanye salah satu paslon ke Bawaslu Sumbar," kata Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Pavel Almairi usai melapor ke Bawaslu, Kamis.

Sementara itu, tim kampanye Mulyadi-Ali Mukhni, Suwirpen Suib yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya membantah paslon Mulyadi-Ali Mukhni berkampanye di televisi tersebut.

Baca juga: Koalisi Rumuskan 9 Risiko Rentan Saat Kampanye di Media Sosial

Mulyadi diundang untuk ikut acara tersebut oleh televisi itu dan dalam acara itu tidak ada penyampaian visi, misi, nomor urut yang dikategorikan kampanye.

"Tidak ada unsur kampanye. Kampanyenya di mana," kata Suwirpen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X