Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Kompas.com - 24/11/2020, 18:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah menjatuhkan sanksi pada masyarakat yang menolak tes Covid-19.

Menurut dia, sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas tes Covid-19 di Tanah Air.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites, untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Wiku mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengejar ketertinggalan angka tes Covid-19 yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Ia menyebut, jumlah tes Covid-19 di setiap wilayah seharusnya disesuaikan dengan kepadatan populasi.

Lantaran jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa, idealnya, setiap minggu dilakukan tes terhadap 267.000 orang.

Namun demikian, faktanya, terjadi fluktuasi jumlah tes Covid-19 di Tanah Air.

Sejak awal Juni hingga minggu ketiga Oktober 2020, tes Covid-19 mengalami peningkatan. Namun, tren ini menurun dua pekan setelahnya.

Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Selanjutnya, angka tes Covid-19 kembali meningkat hingga pekan kedua November 2020. Angkanya bahkan hampir mencapai target WHO, yakni 86,25 persen.

Pada minggu ketiga November, kata Wiku, angka tes Covid-19 juga meningkat mencapai angka 88,66 persen.

"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai," ujar Wiku.

Wiku menyebut, fluktuasi angka tes Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari hari libur, kapasitas laboratorium, sumber daya tenaga kesehatan, ketersediaan reagen, hingga kondisi geografis Indonesia.

Baca juga: Masyarakat yang Ikut Kerumunan di Bandara Soetta, Petamburan, Tebet, dan Megamendung Diminta Test Covid-19, Satgas: Gratis

Ia mengakui, ada kecenderungan penurunan jumlah tes Covid-19 di hari-hari tertentu, terutama di hari libur. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah.

"Hal ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur," ujarnya.

Wiku pun meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift dengan pemberian insentif yang sepadan.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat tes yang digunakan.

"Kita harus terus menerus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com