Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/11/2020, 16:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekam jejak calon kepala daerah rupanya masih banyak yang belum diketahui oleh generasi muda. 

Survei yang dilakukan Change.org menunjukkan, mayoritas responden tidak mengetahui latar belakang kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada ajang kontestasi politik daerah. 

"Sebanyak 90 persen responden mengatakan mereka tahu rekam jejak calon kepala daerahnya. Sementara itu, 62 persen responden menyatakan tidak tahu rekam jejak calon-calon kepala daerah mereka," ujar Komisaris Warga Muda, Wildanshah, dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (24/11/2020).

Temuan survei itu, menurut dia, merupakan sinyal yang kurang baik bagi para calon kepala daerah. Sebab, meski keberadaan anak muda sebagai bonus demografi, hal itu justru belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh para kandidat.

"Ini sebenarnya adalah sinyal bahwa begitu mengerikan. Calon-calon pemimpin daerah kita ini ada bonus demografi tapi mereka tak memcoba ubtuk berkolaborasi dengan anak muda," ungkap Wildan.

"Sehingga (anak muda) saat memilih seperti memilih kucing dalam karung. Ini sangat berbahaya untuk kaum muda," imbuh dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Prestasi Jabar soal Pilkada Tanpa Huru-hara

Wildan menduga, kondisi itu disebabkan oleh kurangnya interaksi kandidat dengan anak muda. Sehingga, mereka tak mempunyai informasi yang cukup soal anak muda.

Akibatnya, kontribusi mereka dalam program yang melibatkan anak-anak muda pun sangat minim.

"Calon pemimpin daerah memang masih begitu berjarak dengan pemuda-pemudi di daerahnya sendiri. Ini bisa jadi akibat kurangnya interaksi, sosialisasi, kontribusi, dan kolaborasi antara pemimpin daerah bersama komunitas-komunitas anak muda di daerahnya,” ungkap Wildan.

"Atau sebaliknya, anak muda masih kurang peduli dengan calon pemimpin di daerah mereka," lanjutnya.

Adapun survei ini diikuti sebanyak 9.087 responden di 34 provinsi. Survei diadakan selama 1 bulan antara 12 Oktober-10 November 2020.

Survei disebarkan melalui kanal-kanal media sosial, aplikasi percakapan, website dan email pengguna Change.org Indonesia serta jejaring mitra penyelenggara.

Mayoritas responden survei (82 persen) adalah anak muda di rentang usia 17-30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial.

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Ini Sejumlah Protokol Kesehatan yang Diberlakukan

Jajak pendapat ini diselenggarakan atas kerjasama Warga Muda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Campaign.com, Golongan Hutan dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, antusiasme, dan pentingnya Pilkada dari sudut pandang anak muda yang telah memiliki hak pilih, serta isu-isu yang menjadi minat dan perhatian mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Nasional
Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Nasional
Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Nasional
Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Nasional
Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Nasional
Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Nasional
Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Nasional
Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Nasional
Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Nasional
Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Nasional
Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Nasional
Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Nasional
DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke