Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 24/11/2020, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekam jejak calon kepala daerah rupanya masih banyak yang belum diketahui oleh generasi muda. 

Survei yang dilakukan Change.org menunjukkan, mayoritas responden tidak mengetahui latar belakang kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada ajang kontestasi politik daerah. 

"Sebanyak 90 persen responden mengatakan mereka tahu rekam jejak calon kepala daerahnya. Sementara itu, 62 persen responden menyatakan tidak tahu rekam jejak calon-calon kepala daerah mereka," ujar Komisaris Warga Muda, Wildanshah, dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (24/11/2020).

Temuan survei itu, menurut dia, merupakan sinyal yang kurang baik bagi para calon kepala daerah. Sebab, meski keberadaan anak muda sebagai bonus demografi, hal itu justru belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh para kandidat.

"Ini sebenarnya adalah sinyal bahwa begitu mengerikan. Calon-calon pemimpin daerah kita ini ada bonus demografi tapi mereka tak memcoba ubtuk berkolaborasi dengan anak muda," ungkap Wildan.

"Sehingga (anak muda) saat memilih seperti memilih kucing dalam karung. Ini sangat berbahaya untuk kaum muda," imbuh dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Prestasi Jabar soal Pilkada Tanpa Huru-hara

Wildan menduga, kondisi itu disebabkan oleh kurangnya interaksi kandidat dengan anak muda. Sehingga, mereka tak mempunyai informasi yang cukup soal anak muda.

Akibatnya, kontribusi mereka dalam program yang melibatkan anak-anak muda pun sangat minim.

"Calon pemimpin daerah memang masih begitu berjarak dengan pemuda-pemudi di daerahnya sendiri. Ini bisa jadi akibat kurangnya interaksi, sosialisasi, kontribusi, dan kolaborasi antara pemimpin daerah bersama komunitas-komunitas anak muda di daerahnya,” ungkap Wildan.

"Atau sebaliknya, anak muda masih kurang peduli dengan calon pemimpin di daerah mereka," lanjutnya.

Adapun survei ini diikuti sebanyak 9.087 responden di 34 provinsi. Survei diadakan selama 1 bulan antara 12 Oktober-10 November 2020.

Survei disebarkan melalui kanal-kanal media sosial, aplikasi percakapan, website dan email pengguna Change.org Indonesia serta jejaring mitra penyelenggara.

Mayoritas responden survei (82 persen) adalah anak muda di rentang usia 17-30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial.

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Ini Sejumlah Protokol Kesehatan yang Diberlakukan

Jajak pendapat ini diselenggarakan atas kerjasama Warga Muda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Campaign.com, Golongan Hutan dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, antusiasme, dan pentingnya Pilkada dari sudut pandang anak muda yang telah memiliki hak pilih, serta isu-isu yang menjadi minat dan perhatian mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam 'Dissenting Opinion', Pencalonan Gibran Sah

Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam "Dissenting Opinion", Pencalonan Gibran Sah

Nasional
Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
TKN Sebut Prabowo Hormati 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres

TKN Sebut Prabowo Hormati "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com