Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Kompas.com - 24/11/2020, 16:44 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar buku-buku karya mantan Presiden Soekarno menjadi kurikulum membaca siswa di sekolah.

Menurut Mega, buku-buku karya Soekarno mengandung banyak pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan.

"Menurut saya, membaca buku Bung Karno, selain membuka jendela dunia, dengan beliau bertemu tokoh-tokoh dunia itu juga mengekstraksi pikiran-pikiran dari banyak tokoh dunia yang dikenal oleh beliau melalui buku-bukunya," kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Pesan Megawati kepada Presiden Joko Widodo Lima Tahun Lalu

Ia menyebut sejumlah buku, di antaranya "Indonesia Menggugat" dan "Di Bawah Bendera Revolusi".

Mega mengatakan akan sangat disayangkan jika pemikiran-pemikiran Soekarno tidak dikenal lebih jauh oleh publik.

Mega pun mengulas sejarah saat buku-buku karya Soekarno dilarang beredar di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Dia mengaku heran mengapa buku Soekarno sebagai sumber ilmu pengetahuan dilarang dibaca saat itu.

"Bayangkan, saya suka mikir, sebenarnya kenapa ya kalau sebagai sebuah pengetahuan tidak boleh? Itu bagian dari politik desukarnoisasi yang tidak aada orang berani ngomong pada waktu itu," ujarnya.

Mega menyebut, dalam masa-masa itu Indonesia kehilangan kesempatan melahirkan kaum-kaum intelektual.

Baca juga: Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Padahal, buku sebagai sumber ilmu pengetahuan semestinya tidak dibatasi.

"Sampai saya sendiri juga mikir, kok ada ya sebuah pembentukan sistem yang sampai membuat mohon maaf seperti memandulkan kalangan intelektual kita," tuturnya.

"Kalau dari kalangan intelektual, seperti yang saya katakan, seharusnya itu kan bebas merdeka untuk tahu pengetahuan," tegas Mega.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X