Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Kompas.com - 24/11/2020, 16:42 WIB
Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAHakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membedakan kerugian hak konstitusional dengan alasan mempersoalkan konstitusionalitas norma yang diujikan.

Saldi menyampaikan hal itu saat menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) dalam sidang yang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/11/2020).

Ia menyarankan pemohon untuk menjelaskan lebih rinci mengapa pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi tolong nanti diperiksa betul, kalau dia menjelaskan bertentangan dengan UUD harus dijelaskan masing-masing norma itu ke pasal apa dalam UUD yang dijadikan dasar permohonan," ucap Saldi.

"Mengapa norma yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan dalam UUD," lanjut dia.

Baca juga: Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

 

Ia menjelaskan, bangunan argumentasi kerugian hak konstitusional dengan argumen bertentangan dengan UUD 1945 berbeda. Sehingga, ia menyarankan, agar pemohon memperhatikan kembali bagian-bagian dalam permohonannya.

"Makanya di situ acap kali digunakan pendapat ahli misalnya, kutipan-kutipan apa misalnya. Ada perjanjian internasional, ada konvesi internasional, ada putusan-putusan MK," ujarnya.

"Sehingga pada akhirnya dibuktikan kepada kami di mahkamah dengan berlakunya norma ini, ini bertentangan dengan pasal ini di UUD 45," ucap dia.

Adapun KSPI dan KSPSI mengajukan permohonan uji materill terkait UU Cipta Kerja.

Pasal yang dipermasalahkan yakni Pasal 81 angka 1 tentang lembaga pelatihan kerja, kemudian Pasal 81 angka 3 tentang pelaksana penempatan tenaga kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X