Kompas.com - 24/11/2020, 15:52 WIB
Ketua BPIP Yudian Wahyudi, dalam Hari Anak Dunia (World Children Day) sekaligus Peluncuran Produk Pembinaan Ideologi Pancasila berupa Pancamain Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). DOK. BPIPKetua BPIP Yudian Wahyudi, dalam Hari Anak Dunia (World Children Day) sekaligus Peluncuran Produk Pembinaan Ideologi Pancasila berupa Pancamain Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

KOMPAS.com – Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, sebagian pihak menyatakan bahwa pandemi menciptakan krisis tambahan untuk anak-anak di seluruh dunia.

“Situasi ini sudah mengubah kita, bahkan mengkhawatirkan perjalanan hidup anak-anak di masa mendatang,” kata Yudian, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Yudian, dalam peringatan Hari Anak Dunia (World Children Day) sekaligus Peluncuran Produk Pembinaan Ideologi Pancasila berupa Pancamain Indonesia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Yudian mengakui, hal tersebut belum bisa diatasi secara maksimal. Akibatnya, peringatan Hari Anak Dunia tidak bisa disambut dengan rasa penuh suka cita seperti seharusnya.

Baca juga: 20 November Diperingati sebagai Hari Anak Sedunia, Ini Sejarahnya

“Tapi di masa pandemi seperti ini, kita belum bisa memberi kegembiraan yang seharusnya mereka terima,” kata Yudian.

Lebih lanjut, Yudian mengatakan, pandemi menyebabkan penutupan sekolah dan proses pembelajaran berganti menjadi metode daring (online).

Catatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan, hal tersebut mempengaruhi 1,6 miliar murid di 190 negara, atau setara dengan 90 persen anak usia sekolah di seluruh dunia.

Kesempatan anak-anak untuk bertemu kawan-kawan sebaya serta melakukan pergerakan fisik pun berkurang.

Baca juga: PBB Peringatkan Kondisi Anak-anak dan Masa Depan yang Terancam karena Pandemi Corona

“Ini semua akan mempengaruhi perkembangan mental dan fisik anak-anak,” kata Yudian.

Untuk mengatasi hal tersebut, Yudian mengatakan, pihaknya ingin berkontribusi pada pembelajaran anak-anak.

Bukan dengan menganjurkan pembukaan sekolah tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan, tapi melalui pengembangan dan penciptaan rangka medium metode pembelajaran alternatif.

“Sesuai tugas dan fungsi pokok BPIP dalam pembinaan, kami ingin berkontribusi pada acara-acara alternatif dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter anak,” Kata Yudian.

Baca juga: Kepala BPIP: Kaum Santri Berjuang Jauh Sebelum Kemerdekaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengapresiasi inisiatif yang dilakukan BPIP. Sebab, nilai-nilai Pancasila memang harus ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin.

“Anak-anak kita harus berakhlak baik, sopan santun, dan menghargai pendapat orang lain. Bersaudara dalam perbedaan agama, golongan, agama, dan suku. Saling tolong-menolong, peduli, dan penuh toleransi,” kata Jokowi dalam video daringnya.

Nilai-nilai tersebut, lanjut Jokowi, harus diinternalisasikan ke dalam hati dan pikiran anak-anak melalui dunianya, yaitu bermain.

“Bermain adalah hak anak-anak, hak untuk bergembira dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Itu untuk mengenal lingkungan sekitar sekaligus membentuk mental, karakter serta menginternaslisasi nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X